Mendagri Koordinasikan Langkah Antisipasi Kenaikan Harga Beras

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berupaya untuk membangun koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga terkait sebagai langkah antisipasi untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras.

Pasalnya, beras menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan selain bawang putih, gula pasir, dan jagung pada periode September hingga Oktober 2023.

“Secara umum, perkembangan harga relatif stabil, tapi kami harus mengatasi masalah gabah dan beras. (Antisipasi) utamanya (harus dilakukan pada wilayah) yang punya harga tertinggi, seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Jawa Tengah (Jateng0,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Tito menambahkan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi terkait kenaikan harga beras.

Intervensi tersebut, mulai dari penetapan harga pokok penjualan (HPP) gabah dan beras eceran, hingga penyaluran beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tantangan pemerintah adalah bagaimana agar beras yang disalurkan betul-betul (terdistribusi) sampai ke pasar tradisional, itu kuncinya. Jangan sampai berhenti di distributor dan akhirnya malah ditimbun,” kata Tito.

Pemerintah melalui Bapanas, lanjut Tito, juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang didukung dengan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat.

Adapun masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 10 kilogram. Bantuan ini disalurkan pada periode September hingga November 2023.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan lain dalam rangka penanganan stunting berupa telur dan daging ayam untuk 1,4 juta keluarga.

“Tolong GPM ini digencarkan betul, mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), belanja tidak terduga, pos anggaran belanja tidak terduga, hingga pos reguler dari dinas pangan seperti perdagangan untuk memberikan atau menjual pangan dalam bentuk paket-paket dengan harga yang disubsidi oleh pemda. Ini sejalan dengan pemerintah pusat yang melakukan GPM,” jelasnya.

Tak hanya itu, Tito juga meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar mempercepat realisasi impor beras.

Sebab, berdasarkan data hingga Jumat (6/10/2023) , stok beras saat ini sebesar 1,7 juta ton.

Sedangkan realisasi impornya sebesar 1,136 juta ton dan yang sudah tersalurkan untuk stabilisasi pasokan harga pangan sebesar 816.000 ton.

Tak sampai di situ, Tito juga terus mendorong pemda untuk menggalakkan gerakan pangan lokal dan diversifikasi pangan.

Apalagi, Indonesia memiliki banyak makanan pokok yang berlimpah, seperti papeda, sagu, ubi talas, keladi, ubi jalar, sukun, sorgum, dan jagung.

“Setiap daerah memiliki makanan pokok khasnya masing-masing. Kebetulan, saya pernah bertugas di Indonesia timur dan Indonesia Tengah. Sebetulnya, sebagian masyarakat di sana masih bisa mengonsumsi komoditas lain selain beras. Makanan-makanan yang mereka makan itu memang sesuai dengan kearifan lokal di sana,” ucap Tito.