Pelajari Sistem Legislatif Indonesia, Dewan Undangan Negeri Sabah Kunjungi DPRD DKI Jakarta

KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Dewan Undangan Negeri Sabah, Malaysia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menerima secara langsung rombongan sejumlah 12 orang tersebut.

Adapun rombongan Dewan Undangan Negeri Sabah yang hadir terdiri dari dua pejabat legislatif perwakilan Dewan Undangan Negeri Sabah, dua orang Sekretaris Dewan Undangan Negeri Sabah, enam staf Dewan Undangan Negeri Sabah, serta dua perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, Malaysia.

Ketua Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima HJ Kadzim bin Hj Yahya mengatakan, selain mempererat hubungan diplomatik, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mengetahui sistem legislatif Indonesia yang telah diimplementasikan di DKI Jakarta.

“Tujuan kami (mengunjungi DPRD DKI Jakarta) untuk mengetahui perbandingan sistem yang diamalkan di Indonesia dan sistem legislatif yang diamalkan di Malaysia,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Kadzim mengatakan, dirinya mendapat banyak pengetahuan setelah berdiskusi bersama ketua, sejumlah pimpinan komisi, anggota, dan sekretaris DPRD DKI Jakarta.

"Insyaallah, ada kebaikan yang dapat digunakan dari tempat kami. Mungkin, kami dapat menyarankan kepada pemerintah (beberapa ilmu yang dapat diterapkan), meskipun tidak secara menyeluruh. Kami akan coba mencari sistem mana saja yang bisa digunakan," terangnya.

Pada kesempatan itu, Prasetyo menjelaskan, DPRD DKI Jakarta memiliki sembilan fraksi serta 106 dewan yang terdiri dari lima pimpinan dan 101 anggota.

Menurutnya, dalam menentukan suatu kebijakan, DPRD DKI Jakarta menggunakan skema bottom-up. Melalui skema ini, aspirasi rakyat ditampung dalam musyawarah dan reses untuk kemudian disiapkan dalam bentuk rencana kerja anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tanggung jawab kami (ada) pada rakyat. Apa yang diperlukan rakyat sebisa mungkin kami wujudkan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Rany. Ia mengatakan, DPRD dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan pasti mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Menurut Rany, pihaknya bekerja sebagai wakil rakyat untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan sesuai aspirasi masyarakat.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat mempererat hubungan antara DPRD DKI Jakarta dengan Dewan Undangan Negeri Sabah sehingga dapat saling belajar tentang pemahaman sistem legislatif dan nilai budaya yang melandasi kedua negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, usai bersilaturahmi dan berdiskusi, jajaran Dewan Undangan Negeri Sabah menyambangi ruang rapat Paripurna serta melihat rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta di bidang perekonomian dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. (***)