DPRD DKI Jakarta Target Sahkan 29 Perda pada 2024

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta resmi mengesahkan 29 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024 dalam rapat paripurna pada Selasa (31/10/2023).

Agar pengesahan 29 Raperda sesuai target, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengimbau eksekutif pengusul Raperda untuk segera menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

Naskah akademik, misalnya, harus diserahkan ke Bapemperda sebelum pergantian tahun. Adapun naskah akademik berisikan landasan filosofis dan sosiologis. Lampiran ini akan membantu DPRD dalam melihat arah peraturan tersebut.

“Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai DPRD,” ujar Pantas melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Pantas menjelaskan, salah satu Raperda yang menjadi prioritas dan akan dibahas pada 2024 adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi harus diatur dalam suatu peraturan daerah (perda).

“Aturan yang lebih tinggi mengamanatkan pajak dan retribusi daerah akan jadi satu sumber. Nantinya, semua jenis pajak diatur di situ, termasuk juga retribusi,” jelasnya.

Ia berharap, 29 Raperda yang telah diprogramkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Raperda dapat menghasilkan payung hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Jakarta.

“Kami berharap, seluruh Raperda dapat menghasilkan perda yang berkeadilan, memiliki kepastian hukum, mengedepankan kepentingan, serta dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada satu pun hak masyarakat yang terabaikan,” kata Pantas.

Sebagai informasi, 29 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024 terdiri dari Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Raperda Jaringan Utilitas, dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), Raperda Rencana Induk Transportasi, Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta 2023-2043.

Kemudian, Raperda Rumah Susun, Raperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi DKI Jakarta, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah), Raperda Fasilitasi Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Raperda Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

Selanjutnya, Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT JIEP, Raperda Pengelolaan Air Minum, Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Transjakarta Menjadi Perseroan Terbatas Transjakarta (Perseroan Daerah), Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi DKI Jakarta, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta 2025-2045, Raperda Penguatan Ideologi Pancasila, Raperda Pemajuan Kebudayaan Betawi, serta Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga. ***