Cegah Kanker, Dirut BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat untuk Skrining Kesehatan

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop Impact and Opportunity: The Case for Investing in Women’s Cancers in Asia Pacific Meeting 2023, Rabu (8/11/2023).

Ghufron mengatakan, risiko penyakit kanker dapat diminimalisasi apabila gejala terhadap penyakit tersebut telah diketahui sejak dini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan skrining kesehatan khusus penyakit kanker.

Agar hasil skrining optimal, Ghufron menyarankan masyarakat untuk memeriksakan kondisinya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

“Kami berharap, FKTP juga terus mengoptimalkan deteksi dini pada kanker. Pencegahan yang baik diharapkan bisa mengurangi tingkat keparahan penyakit kanker. BPJS Kesehatan sendiri terus bersinergi dan mengembangkan berbagai program deteksi dini penyakit kanker di layanan tingkat pertama," ujar Ghufron dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit kanker melalui skrining kesehatan.

Adapun hingga Oktober 2023, jumlah peserta JKN yang sudah mengikuti skrining riwayat kesehatan telah mencapai 31,9 juta.

BPJS Kesehatan pun menjamin pemeriksaan kesehatan terhadap 14 jenis penyakit kanker, termasuk layanan skrining kanker serviks melalui IVA, pap smear, dan kanker payudara.

Terkait pembiayaan, penyakit kanker di Indonesia sendiri masih menjadi prioritas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, proporsi pembiayaan penyakit kanker yang dijamin oleh Program JKN untuk peserta sebagian besar masih terjadi di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit.

Hal tersebut dikarenakan kanker merupakan penyakit berbiaya katastropik dengan jumlah kasus dan biaya tertinggi kedua di Indonesia.

Pada 2022, misalnya, pasien penyakit kanker di Indonesia pada periode ini mencapai 3,2 juta orang dengan biaya tanggungan hingga Rp 5 triliun.

“Dari jumlah tersebut, penyebaran terbesar penyakit itu terjadi di lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara,” terang Ghufron.

Ghufron juga menekankan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Layanan Kesehatan dalam Program JKN, berbagai peningkatan manfaat, khususnya penyakit kanker, sudah diakomodasi.

Contohnya, manfaat pelayanan imunohistokimia untuk kanker payudara, limfoma non-Hodgkin, dan pemeriksaan epidermal growth factor receptor (EGFR) untuk kanker paru dapat dijamin atau diklaim pada luar paket INA-CBG’s.

“Kami bersyukur bahwa Program JKN dari BPJS Kesehatan dapat membiayai penyakit kanker yang termasuk ke dalam penyakit berbiaya katastropik. Kami pun terus berupaya memperbaiki area yang perlu mendapat perhatian, seperti upaya pencegahan dan kasus yang bersifat restriksi. Hal ini dapat kita bahas lebih lanjut dalam upaya peningkatan mutu layanan,” kata Ghufron.

Ghufron juga telah mengimbau kepada jajarannya agar upaya promotif preventif harus terus digalakkan demi mengendalikan angka penderita penyakit kronis.

Tak hanya itu, ia juga ingin agar berbagai layanan promosi, pencegahan, skrining, dan konsultasi dapat terus diperkuat.

Hal tersebut diperlukan agar tak hanya peserta JKN yang sakit saja yang dapat memanfaatkan layanan JKN, tetapi juga peserta yang punya kesehatan baik.

Senada dengan Ghufron, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerangkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi risiko penyakit kanker adalah dengan melakukan pendeteksian dini.

Budi mengatakan, berbagai jenis kanker dapat dicegah bila masyarakat mau melakukan skrining.

“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sudah berupaya melengkapi sarana dan prasarana di puskesmas dengan alat ultrasonografi (USG) agar dapat mendeteksi adanya potensi kanker. Tidak hanya itu, kami juga akan melengkapi 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan CT scan guna melakukan skrining kanker paru-paru,” kata Budi.