Kemenkop UKM dan Kelompok Negara D-8 Jajaki Kerja Sama Peningkatan Kapasitas KUMKM
KOMPAS.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menjajaki kerja sama dengan organisasi kelompok delapan negara berkembang atau Developing 8 (D-8) dalam meningkatkan kapasitas usaha koperasi serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM).
Sebagai informasi, kelompok negara D-8 beranggotakan delapan negara berkembang dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kedelapan negara yang berkeinginan untuk mempererat kerja sama dalam pembangunan itu meliputi Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) D-8 Isiaka Abdulqadir Imam di Jakarta, Senin (20/11/2023), Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku KUMKM negara anggota D-8.
“Kerja sama tersebut baik untuk ditindaklanjuti karena ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi,” ujar Arif dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.
Pada pertemuan tersebut hadir pula Director I Administrative Legal and Internal Issues D-8 Ahmar Ismail, Director II Economy Implementation and External Relations D-8 Punjul Nugraha, dan Diplomat Ahli Pertama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pragusdiniyanto Soemantri.
Arif menambahkan, saat ini, pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas pelaku KUMKM di Tanah Air.
“Kami memiliki beberapa program prioritas. Adapun program untuk usaha mikro, kami akan memperkuat legalitas usaha. Sementara, untuk UKM, kami akan memperkuat rantai pasok. Kemudian, koperasi akan kami dorong untuk menjadi koperasi modern. Lalu, untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya satu juta wirausaha baru,” jelas Arif.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa kerja sama yang akan dijajaki oleh organisasi D-8 merupakan langkah penting untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan KUMKM yang telah dilakukan oleh negara anggota D-8.
“Saya meyakini, masing-masing negara punya pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan,” ucap Arif.
Pada kesempatan sama, Isiaka mengatakan bahwa organisasi D-8 juga akan berfokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8, termasuk Indonesia.
“UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8. Di Indonesia saja sebanyak 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada 2025,” ujar Isiaka.
Ia juga menargetkan, perdagangan produk UMKM antarnegara D-8 dan di pasar global dapat menyentuh angka 500 miliar dollar AS pada 2030.
“Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkan demi menyejahterakan masyarakat,” imbuh Isiaka.
