Inovasi Komunikasi Krisis, Kemenkominfo dan Pemprov Sulsel Gelar Konsultasi Publik
KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional Terintegrasi di Hotel The Rinra, Makassar, Sulsel, Senin (11/12/2023).
Kegiatan itu digelar untuk meningkatkan respons pemerintah dalam menghadapi situasi darurat dan krisis yang mungkin timbul di masa depan.
Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Kominfo-SP) Sulsel A Winarno Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme serta kontribusi berbagai pihak.
Utamanya, Kadis Kominfo-SP level kabupaten/kota di Sulsel yang menyadari urgensi Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional sebagai landasan krusial dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya mengapresiasi atas antusiasme dan peran serta Bapak/Ibu akan pentingnya pelaksanaan Penyusunan Pedoman Layanan komunikasi Krisis Nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi ke depan," ujar Winarno dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/12/2023).
Komunikasi krisis, sambungnya, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat.
Winarno berharap, pedoman yang sedang disusun mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepercaya dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
"Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan pandangan serta masukan dari para peserta akan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi juga instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan," tutur Winarno.
Winarno menambahkan, konsultasi publik tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan pedoman tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.
Pada kesempatan sama, Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Dr Hasyim Gautama menjelaskan, pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di masa tahun politik dan era digitalisasi.
"Pengelolaan komunikasi krisis ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut trust, kepercayaan masyarakat kepada kita. Apalagi, saat ini, kita berada di tahun politik yang tentu partisipasi publik yang akan tinggi sehingga kita harus menjaga reputasi pemerintah. Kemudian, era digitalisasi juga menuntut kita memberikan respons yang cepat kepada publik," jelas Dr Hasyim.
Terdapat sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan konsultasi publik tersebut, di antaranya Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr Eryanto.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kominfo-SP se-Indonesia dan Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga se-Indonesia secara daring. Hadir pula secara langsung Dinas Kominfo-SP Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
