Advertorial

Kabid Humas Pemprov Sulsel: Pernyataan PJ Gubernur yang Minta Sulsel Nomor 1 Bukan 2 Murni Terkait Budi Daya Pisang Cavendish

Kompas.com - 19/01/2024, 16:17 WIB

KOMPAS.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulawesi Selatan (Sulsel) Erlan Triska menegaskan bahwa pernyataan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat mengisi kuliah umum dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (20/12/2023), tidak terkait kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Erlan pun membeberkan pernyataan Bahtiar secara lengkap di acara tersebut.

"Kemarin, 30 orang saya utus ke Davao, Filipina, (guna mengetahui) bagaimana 450.000 ha itu ditanam. Untuk kalahkan (Filipina), harus tahu mereka kerjanya apa (di) 450.000 ha. Kami, Sulsel, mengikhtiarkan 500.000 hektare. Kalau ini terjadi, maka kami Sulsel akan menjadi penghasil pisang nomor satu dunia, tania nomoro dua puang nomor seddi (bukan nomor dua harus nomor satu). Jadi, enggak boleh jadi nomor dua, orang Bone harus nomor satu Puang. Ajaran beliau (JK) begitu," bunyi pernyataan lengkap Pj Gubernur Sulsel di acara tersebut.

Erlan menjelaskan, pernyataan PJ Gubernur Sulsel itu berkaitan dengan budi daya pisang cavendish. Bahtiar menginginkan Sulsel menjadi nomor satu atau mengalahkan Davao, Filipina, dalam budi daya pisang cavendish.

Seperti disebutkan PJ Gubernur Sulsel, Davao memiliki lahan pisang cavendish seluas 450.000 ha, sedangkan Sulsel menargetkan mempunyai lahan budi daya serupa sebesar 500.000 ha pada 2024.

“Pernyataan tersebut adalah bentuk semangat dari Pj Gubernur Sulsel untuk mengalahkan Filipina dalam budi daya pisang cavendish. Jadi, pernyataan (PJ Gubernur Sulsel) yang ditulis oleh kodeindonesia.com (dengan judul ‘PJ Gubernur Sulsel Minta Sulsel Nomor 1, Bukan 2, di Hadapan JK’) selain budi daya pisang cavendish dalam acara itu murni opini dan hoaks,” tegas Erlan sebagaimana dikutip Kompas.com dalam rilis pers, Jumat (19/1/2024).

Erlan menilai, berita dan judul tersebut cenderung menyetir opini publik dan tidak sesuai dengan konteks kegiatan kuliah umum saat itu, termasuk beberapa isi tulisan dalam link tersebut.

Pasalnya, Bahtiar hanya menyampaikan pendapatnya pada saat itu dan hal tersebut murni bercerita tentang perjalanan tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam menggalakkan budi daya pisang cavendish.

“Pemberitaannya tidak sesuai konteks dan pembahasan saat itu. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum karena dianggap menyebarkan informasi hoaks dan menyesatkan publik. Kemudian, tudingan terkait Pj Gubernur Sulsel pernah menolak pemakaian Monumen Mandala untuk kegiatan salah satu pasangan calon di Pilpres (2024) juga opini dan hoaks,” kata Erlan.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar BaharuddinDok. Pemprov Sulsel Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin

Erlan menegaskan, Bahtiar tidak pernah melakukan kegiatan untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, pemberitaan terkait hal tersebut mengandung unsur pembunuhan karakter terhadap Bahtiar Baharuddin selaku Pj Gubernur Sulsel.

Untuk itu, Pemprov Sulsel akan segera mengambil sikap tegas dengan melaporkan media yang bersangkutan kepada pihak berwajib atas isi tulisan tersebut.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau