Dirut Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Pemerintah Bebas dari Kepentingan Apa pun
KOMPAS.com - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini disalurkan pihaknya bebas dari kepentingan apa pun.
Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian kunjungan kerja untuk mengecek ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Telukan Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (1/2/2024).
Sebelumnya, Bayu dan Jokowi pun menyambangi Gudang Bulog di Meger, Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (31/1/2024).
Selain mengecek ketersediaan beras, Jokowi juga memberikan Bantuan Pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang hadir.
“Kami mengamati bahwa Bantuan Pangan yang sedang disalurkan ini sering kali dikaitkan dengan agenda politik tertentu. Salah satunya, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sudah di depan mata,” ujar Bayu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.
Bayu menambahkan, opini terkait penyaluran beras tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Bulog.
Meski demikian, pihaknya secara konsisten akan tetap melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan sesuai ketentuan.
Hal itu dilakukan agar tujuan mulia program Bantuan Pangan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan dengan baik.
“Terlebih, program Bantuan Pangan juga menjadi upaya alternatif dari pemerintah untuk mengurangi tekanan gejolak harga sebagai dampak dari bencana El Nino yang melanda seluruh dunia,” kata Bayu.
Senada dengan Bayu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pelaksanaan Bantuan Pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apa pun.
Dirinya pun menekankan, pelaksanaan Bantuan Pangan yang telah berjalan sejak 2023 akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Pelaksanaan Bantuan Pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog akan dilakukan sampai dengan Juni 2024. Jadi, pelaksanaannya bukan hanya Januari, Februari, dan Maret yang dikatakan jelang pemilu. Tidak begitu. Bantuan Pangan ini sudah dari 2023 dan akan terus dikerjakan. Mengingat, saudara-saudara kita yang sebanyak 22 juta KPM sangat membutuhkan,” ucap Arief.
Untuk kesejahteraan masyarakat
Menurut Jokowi, program Bantuan Pangan dihadirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan prioritas pemerintah saat ini. Pasalnya, dunia saat ini sedang dilanda krisis pangan.
Oleh sebab itu, pemerintah melalui Bulog memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menyalurkan beras berkualitas baik ke 22 juta KPM yang ada di seluruh Indonesia.
Jokowi sebut Bantuan Pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Saat ini, semua negara tengah dilanda musim kemarau yang panjang dan ini membuat negara-negara tersebut menahan berasnya untuk keperluan sendiri. Karena supply-nya terbatas, hal ini yang membuat harga beras menjadi naik. Makanya, Bantuan Pangan disalurkan untuk melindungi masyarakat dari krisis pangan tadi,” terang Jokowi.
Pemerintah, tambah Jokowi, sudah menganggarkan pelaksanaan Bantuan Pangan sampai Juni 2024.
“Jika anggaran yang ada memungkinkan dan masih ada ruang untuk menyalurkan, maka bantuan tersebut akan dilanjutkan hingga bulan-bulan seterusnya,” jelas Jokowi.
Sementara itu, Yantini (63), selaku KPM di Kabupaten Sukoharjo yang hadir saat penyerahan bantuan mengucapkan syukur dan mengaku senang dengan program Bantuan Pangan Beras yang diterimanya.
“Bantuan ini sangat saya syukuri. Kebetulan, suami saya saat ini kerjaannya sedang sepi. Jadi, beras ini sangat berarti sekali buat kami sekeluarga. Harapan saya, semoga beras Bantuan Pangan ini bisa terus ada karena meringankan sekali beban pengeluaran kami,” ucap Yantini.
