KOMPAS.com – Pembangunan infrastruktur menjadi hal sangat krusial di Indonesia. Ini mengingat, jumlah penduduknya akan terus meningkat dan kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan.
Peningkatan jumlah penduduk sendiri berakibat pada naiknya kebutuhan akan infrastruktur dasar, seperti air bersih, pengelolaan sampah, jalan tol, dan konektivitas internet.
Sementara, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan antar pulau dan memperlancar mobilitas orang dan barang.
Sayangnya, pembangunan infrastruktur terbentur keterbatasan anggaran, mulai dari persiapan, pembangunan, operasional, hingga pemeliharaan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) Tahun 2024, jatah untuk pembangunan infrastruktur adalah senilai Rp 422,7 triliun. Jumlah ini tidak cukup untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
Hal itu pun menjadi tantangan bagi pemerintah daerah (pemda) yang sebagian besar masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk mengatasi masalah pembiayaan infrastruktur, terutama bagi pemda, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melakukan transformasi menjadi Development Financial Institution (DFI) atau Lembaga Pembiayaan Pembangunan Nasional.
Dengan gebrakan tersebut, PT SMI akan menjadi mitra strategis bagi pemda dalam menyediakan pembiayaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.
Transformasi menjadi DFI juga merupakan kelanjutan dari peran PT SMI dalam membantu pemulihan ekonomi daerah selama pandemi Covid-19. Perusahaan telah menyalurkan pinjaman kepada pemda yang berhasil menjaga aktivitas ekonomi di tengah krisis kesehatan.
Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah, dengan fokus pada pemerataan akses infrastruktur antardaerah.
Komitmen itu, lanjutnya, diwujudkan dengan menjadi solusi atas kebutuhan pembiayaan infrastruktur, khususnya di daerah.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, PT SMI akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Hasil kajian ini kemudian dapat menjadi acuan dalam menyusun skema pembiayaan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut,” tutur Edwin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (19/2/2024).
Dalam mewujudkan transformasi menjadi DFI, PT SMI telah menyiapkan tiga langkah utama. Langkah pertama adalah memperkaya produk pembiayaan yang ditawarkan. Selain pinjaman berbasis kegiatan, PT SMI juga akan memberikan pinjaman berbasis kebijakan.
Langkah kedua adalah memperluas sumber pendanaan. PT SMI akan berperan sebagai pengelola trust fund yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
Langkah ketiga adalah memanfaatkan SMI Institute, yakni lembaga riset yang dibentuk oleh PT SMI pada 15 Maret 2023. Lembaga ini akan mendukung pemerintah daerah dengan melakukan penelitian dan beasiswa, pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta berbagi pengetahuan tentang pembangunan daerah.
SMI Institute juga akan memberikan nilai tambah bagi produk pembiayaan daerah sehingga lebih sesuai dengan karakteristik dan prioritas daerah.
Untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai DFI, PT SMI juga melakukan benchmarking dengan World Bank dan New York University pada Mei 2023. Hal ini bertujuan untuk belajar dari pengalaman World Bank sebagai bank pembangunan multilateral yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bersama.
Selain itu, PT SMI juga ingin mendapatkan wawasan dari dunia akademisi tentang pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan transformasi dan langkah-langkah yang dilakukan, Edwin berharap, pihaknya dapat meninggalkan jejak positif bagi pembangunan negara dengan membantu mengatasi kekurangan dalam sistem keuangan swasta yang sering kali tidak mampu menyediakan pembiayaan inovatif.
Dedikasi dan capaian pembangunan berkelanjutan
Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur idealnya dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan pada aspek lingkungan, sosial, tata kelola, dan pembiayaan.
Namun, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar tidak bisa ditunda, solusi yang tepat untuk menyeimbangkan antara pembangunan berkelanjutan dan urgensi tersebut diperlukan segera.
Sebagai akselerator pembangunan nasional, PT SMI berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dalam setiap aspek bisnisnya. Prinsip ini meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
Komitmen PT SMI dalam menerapkan GCG turut mengantarkannya meraih empat penghargaan sekaligus pada GRC & Performance Excellence Awards 2023, serta 5-Star Diamond dengan rating nyaris sempurna, mengalahkan 400 perusahaan lain di Indonesia.
Selain itu, PT SMI juga menjalankan program SDG Indonesia One yang merupakan mandat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2018. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan program Climate Change.
Program SDG Indonesia One merupakan platform kerja sama pendanaan terintegrasi untuk pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan SDGs di Indonesia. Platform ini memanfaatkan dana dari berbagai sumber, seperti publik, privat, filantropis, lembaga donor, dan lain-lain.
Komitmen PT SMI dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim pun membuahkan hasil manis lewat sejumlah raihan prestasi.
Pertama, PT SMI menjadi lembaga privat pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF). GCF merupakan mekanisme pendanaan iklim terbesar di dunia yang dibentuk untuk membantu negara-negara berkembang mencapai target emisi rendah dan ketahanan iklim.
Kedua, pada Presidensi G20 Indonesia 2022, PT SMI ditunjuk sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager. Penunjukkan ini menjadi ajang perusahaan untuk menunjukkan kapabilitasnya dalam mendukung pemerintah mengatasi perubahan iklim.
Dalam peran tersebut, PT SMI bekerja sama dengan belasan mitra untuk menyusun strategi pembiayaan dan investasi transisi energi, mulai dari lembaga multilateral, bilateral, bank, filantropi, hingga think tank.
Ketiga, PT SMI memiliki berbagai proyek yang berpotensi untuk berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Total komitmen untuk proyek-proyek tersebut mencapai Rp 13,3 triliun dengan total outstanding sekitar Rp 8,2 triliun.
Lewat upaya itu, emisi GRK diprediksi berkurang sebesar 6,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) per tahun.
Seluruh dedikasi dan capaian PT SMI turut meningkatkan reputasi perseroan di mata publik. PT SMI kembali terpilih sebagai satu dari 106 perusahaan dan instansi berpengaruh di bidang komunikasi untuk kategori BUMN Non-Tbk dari majalah PR Indonesia pada 2023.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa PT SMI adalah lembaga yang kredibel dan berkomitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Sebagai informasi, PR Indonesia memonitor lebih dari 15.000 media online dan media sosial serta tingkat engagement-nya pada periode 1 Desember 2022 hingga 31 Mei 2023.