DPRD Surabaya Dorong Pemkot Segera Tangani Banjir dan Kemiskinan

KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bergerak cepat menangani dua permasalahan utama di Kota Pahlawan, yaitu banjir dan kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, terdapat beberapa program Pemkot Surabaya yang masih belum tuntas sejak 2023 dan harus menjadi fokus tahun ini. Dua di antaranya adalah pengendalian banjir dan pengentasan kemiskinan yang selaras dengan pengurangan pengangguran.

Untuk mengatasi banjir, Reni mengusulkan Pemkot untuk membuat aplikasi atau dasbor yang menampilkan peta titik genangan di Surabaya secara real-time.

Aplikasi tersebut, kata Reni, harus memuat informasi penyebab banjir, infrastruktur yang sedang dan sudah dikerjakan, tinggi genangan, saluran yang ada, drainase yang belum tuntas, serta informasi tentang wilayah rumah pompa.

Tidak tertutup kemungkinan, usulan dari warga tentang saluran di wilayahnya juga dapat ditampilkan.

“Hal itu untuk menghindari persebaran informasi yang menyesatkan terkait banjir, yang akhirnya bisa menyudutkan Pemkot,” jelas Reni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Hingga saat ini, Surabaya masih kerap dilanda banjir. Tercatat masih ada 265 titik genangan di Surabaya yang belum dituntaskan. Salah satu kawasan terparah adalah Surabaya Barat. Selain itu, di Surabaya Timur juga masih banyak titik genangan yang cukup parah.

Menurut Reni, permasalahan banjir di wilayah itu memiliki kaitan dengan daerah lain, yakni Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya diimbau untuk menjalin kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan kementerian terkait untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Selain mengganggu aktivitas masyarakat, dampak pascabanjir juga harus menjadi perhatian. Jalanan akan banyak berlubang dan rusak sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya harus terus berpegang pada grand design yang telah dibuat dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan banjir. Pemkot atau dinas terkait juga dianjurkan untuk rajin memperbarui dan menyampaikan progres penanganan banjir

“Masyarakat kerap bertanya, ‘kenapa banjir tetap terjadi di Surabaya?’ Nah, dinas terkait sebaiknya menyampaikan beberapa hal pada masyarakat, mulai dari permasalahannya, cara penyelesaian atau penanganannya, hingga progresnya. Dengan demikian, masyarakat terinfo dengan baik,” kata Reni.

Perkuat program pengentasan kemiskinan

Terkait pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, Reni mengimbau Pemkot untuk lebih memaksimalkan programnya agar kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen sesuai target pemerintah pusat.

Realisasi target tersebut memerlukan akurasi data kemiskinan. Pembaruan data warga miskin (gamis) perlu dilakukan tiap bulan atau maksimal tiga bulan sekali sehingga lebih akurat. Hal ini perlu melibatkan pejabat RT/RW yang tahu secara langsung kondisi warganya.

“Dengan begitu, seluruh gamis di kampung-kampung bisa terdata, tak ada yang tertinggal. Bantuan juga bisa tersalurkan dengan efektif,” ujar Reni.

Pemkot Surabaya juga harus melakukan intervensi dengan program-program yang tepat sasaran, seperti rumah padat karya dan bantuan langsung tunai (BLT).

“Hal yang harus dipastikan oleh Pemkot adalah program-program tersebut wajib tepat sasaran,” tutur Reni.

Musrenbang 2025

Reni juga mendorong Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk perencanaan 2025 yang saat ini tengah dilakukan pemkot di tingkat-tingkat kecamatan agar bisa menjadi forum partisipasi masyarakat bersama pemerintah.

Dengan demikian, masyarakat terlibat dan dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan di wilayahnya.

“Usulan dari RT, RW, hingga kelurahan harus ada feedback sehingga diketahui mana yang bisa dikerjakan dan mana yang tidak bisa dikerjakan serta alasannya. Hal ini berlaku tidak hanya usulan perihal pembangunan fisik, tapi juga nonfisik, seperti peningkatan SDM, kesejahteraan, dan pengentasan pengangguran,” terang Reni.