KOMPAS.com - Program gerakan pangan murah secara serentak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi contoh untuk seluruh daerah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, dalam sambutannya di lokasi gerakan pangan murah serentak di Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2024).
"Kami akui bahwa tim inflasi di Sulawesi Selatan luar biasa kerjanya. Luar biasa kerja keras Bapak Gubernur turun ke lapangan hampir setiap hari," ujar Maino dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
Untuk itu, gerakan pangan murah tersebut akan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Sulsel dan akan dijalankan secara nasional.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulsel, Rizki Ernadi Ermanda, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah bekerja keras dan berkoordinasi dengan baik dalam melakukan gerakan pangan murah secara serentak.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulsel yang sudah melakukan gerakan pangan murah ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para distributor dan pedagang dalam melakukan gerakan pangan murah secara serentak," ujarnya.
Ia menilai bahwa semua gerakan tersebut membuahkan hasil yang sangat luar biasa, yakni berhasil menurunkan inflasi pada 2024 dari 0,36 persen menjadi 0,30 persen.
Rizki Ernadi menambahkan bahwa gerakan tersebut akan terus dilakukan sepanjang tahun 2024 untuk pengendalian inflasi dan komunikasi yang efektif.
Untuk itu, pihak Bank Indonesia Wilayah Sulsel dan seluruh tim pengendali inflasi daerah (TPID) seluruh kabupaten dan kota Provinsi Sulsel akan melakukan koordinasi dan komunikasi lagi untuk terus melakukan penurunan inflasi.
"TPID Sulsel dan TPID se-Sulsel akan melakukan pertemuan dengan seluruh TPID seluruh kabupaten dan kota se-Sulsel," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi gerakan pangan murah Pemprov Sulsel serta kabupaten dan kota se-Sulsel karena telah menjadi contoh nasional berdasarkan penyampaian Badan Pangan Nasional.
"Gerakan kita ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi inflasi di daerah. Di Sulsel, kami lakukan secara bersama-sama dengan seluruh daerah. Perbedaan Pemprov Sulsel dengan daerah lain adalah koordinasi dan kekompakan dalam melakukan gerakan pangan murah," ujar Bahtiar.
Menurutnya, tidak ada satu daerah pun yang memiliki semua pangan. Oleh karena itu, cukup bekerja sama dengan daerah yang saling memiliki. Ada daerah yang punya bawang merah, tetapi tidak ada telur. Ada daerah yang punya beras, tetapi tidak ada gula, dan begitu seterusnya.
Bahtiar menambahkan bahwa semua daerah punya otoritas dan harus melakukan kolaborasi dengan seluruh level kemampuan memimpin dalam mendorong gerakan tersebut.
"Jadi, ketika sebuah daerah mampu mengelola inflasi berarti kepala daerahnya bagus, seperti Makassar, Parepare, Palopo dan Bone. Semua ini karena bupati dan wali kotanya sukses, gubernur pun ikut sukses. Ini adalah pencapaian kita semua, baik pemerintah, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), maupun seluruh elemen-elemen lainnya tanpa terkecuali," ujarnya.
Adapun gerakan pangan murah tersebut dihadiri oleh Pj Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sulsel dan seluruh bupati serta wali kota se-Sulsel secara virtual.
Di sisi lain, ada beberapa pejabat yang menghadiri acara secara langsung, seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Panglima Komando (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Perwakilan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, Kepala Bank Indonesia Wilayah Sulsel, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Pemerintah Provinsi Sulsel, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Sulsel, Wali Kota Makassar, serta Ketua PKK Makassar.