Advertorial

Bulog Berkomitmen Lakukan Berbagai Upaya untuk Stabilkan Harga Pangan di Tanah Air

Kompas.com - 16/03/2024, 12:04 WIB

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi menegaskan, pihaknya telah menerapkan sejumlah upaya untuk mengurangi kontraksi harga pangan yang ada di pasar.

Dia memastikan bahwa manuver yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras di pasaran telah menunjukan hasil yang cukup signifikan untuk menurunkan harga pangan.

Contohnya, sebut dia, adalah harga bahan pangan di Sumatera Utara (Sumut) di tingkat grosir yang cukup menurun. Beberapa harga bahan pangan di retail juga terlihat mengalami penurunan.

“Dan keseimbangan harga ini betul-betul menjadi concern pemerintah untuk bisa berada di posisi yang lebih ideal lagi," ungkap Bayu melalui siaran persnya, Sabtu (16/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Bayu saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumut pada Jumat (15/3/2024).

Tujuan dari kunker tersebut adalah mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Hutalombang, Padang Lawas dan Gudang Bulog Bakaran Batu, Labuhanbatu

Kunker itu kemudian dilanjutkan dengan agenda penyaluran beras Bantuan Pangan ke sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang hadir di dua lokasi tersebut.

Pada kesempatan itu, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras seiring dengan permintaan yang semakin tinggi.

"Terlebih saat ini masuk Ramadhan. Untuk mencapai keseimbangan harga pangan yang ideal, baik dari sisi produsen maupun konsumen, perlu langkah nyata dari semua pihak," tutur Jokowi lewat siaran persnya, Jumat (16/3/2024).

“Kalau harga beras turun, saya dimarahi petani. Tapi, kalau harga beras naik dimarahi ibu-ibu. Kesulitan pemerintah saat ini adalah soal mencari keseimbangan harganya," lanjut dia.

Jokowi mengaku bahwa mengurusi masalah beras untuk 270 juta penduduk Indonesia bukanlah perkara mudah. Pasalnya, kebutuhan beras Indonesia setiap tahun mencapai 31 juta ton.

"Jika persediaannya kurang, kita perlu memikirkan bagaimana menanggulanginya. Tapi kalau produksi petani banyak, kita tenang,” jelasnya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menerangkan bahwa sebagai upaya stabilisasi harga selama Ramadhan, pihaknya tengah menerapkan kebijakan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku dalam rentang waktu tertentu.

Baginya, program pemerintah ini bertujuan untuk memberikan ruang agar persediaan beras dengan harga perolehan yang masih tinggi dapat dilepaskan ke pasar sepenuhnya.

“Jadi relaksasi HET ini untuk beras premium, dari tanggal 10-23 Maret 2024. Kenaikannya Rp 1.000 per kilogram (kg). Ini karena sebelumnya harga GKP kan lumayan tinggi," terangnya.

Kemudian, dia melanjutkan, seiring berjalannya panen dalam negeri, harga gabah akan mulai terkoreksi sekitar 2-3 minggu ke depan. Relaksasi pun diperlukan untuk mencapai tahap ini.

"Sampai dengan nanti stok lama yang dengan perolehannya masih dengan harga lebih tinggi, bisa kita flatout dengan lebih cepat,” ucap Arief.

Sejumlah warga penerima beras Bantuan Pangan dari pemerintah. Dok. Bulog Sejumlah warga penerima beras Bantuan Pangan dari pemerintah.

Warga merasa terbantu

Salah satu warga Kelurahan Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Yati (58), mengaku terbantu dengan program beras Bantuan Pangan dari pemerintah.

Dengan bantuan beras yang diterimanya setiap bulan, Yati dan keluarga bisa menyusun pos anggaran untuk mencukupi kebutuhan atau keperluan hidup lainnya.

“Beras Bantuan Pangan yang saya terima setiap bulan ini manfaat sangat terasa sekali bagi saya dan keluarga. Kebetulan suami saya penghasilannya tidak menentu. Jadi, uang yang awalnya untuk beli beras bisa saya belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk biaya sekolah anak saya," jelasnya.

Sebagai informasi, agenda kunker Jokowi ke Sumut itu turut dihadiri sejumlah pihak, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Kemudian, Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hasanuddin, serta Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau