KOMPAS.com - Bupati Blitar Hj Rini Syarifah telah melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat pelayanan publik sejak dilantik pada 26 Februari 2021. Salah satunya, berfokus pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Transformasi pelayanan publik yang cepat, tepat, dan tanpo ragat adalah salah satu gebrakan Rini Syarifah yang diterapkan dalam setiap inovasi tersebut.
Beberapa inovasi telah diluncurkan sejak 2021 hingga 2023 di antaranya adalah "Salam Sak Jangkah", "Si Jaran Ijo” (Inovasi Jemput Bola Penduduk Rentan Iso Jujug Omah)", "Lapak Sarah" (Layanan Pengajuan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan), dan "Lapak Maini" (Layanan Pengajuan Administrasi Kependudukan lewat Instansi Lain).
“Seluruh inovasi ini adalah bukti kehadiran negara untuk masyarakat. Dulu, mengurus administrasi kependudukan bisa berhari-hari. Sekarang, cukup lewat aplikasi (ponsel) dari rumah,” ujar Rini Syarifah dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/5/2024).
Untuk diketahui, cakupan kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Blitar meningkat dari 97,56 persen pada 2021 menjadi 99,26 persen pada 2023.
Pada bidang perizinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar meluncurkan "LOSS DOL" (Layanan OSS di Desa secara Online) pada 2021 untuk memudahkan pendampingan pelayanan perizinan di desa secara gratis.
Pada 2022, Pemkab Blitar juga menerapkan inovasi baru "LOSS Door to Door", yakni pelayanan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat online single submission (OSS) dengan mendatangi pelaku usaha langsung ke tempat usaha.
Pada 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar meluncurkan “BOSS KU TRAVELING” (Blitar OSS Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Traveling) dan "BOSSKU BERKAH" untuk mempermudah layanan perizinan di tempat wisata dan pusat keramaian masyarakat.
Salah satunya di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Sabilu Taubah, Desa Karanggayam, Srengat.
Rini Syarifah atau biasa disapa Mak Rini menyebutkan bahwa inovasi juga diterapkan pada bidang kesehatan. Salah satunya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi yang meluncurkan “DAR DER DOR” (Pendaftaran Digital Terjadwal Door to Door) dan "Si Laksmi" untuk mempercepat pendaftaran ibu hamil, proses bersalin, dan masa nifas.
Selain itu, Pemkab Blitar juga menyediakan layanan kegawatdaruratan gratis di seluruh wilayah Blitar lewat layanan “WINGS” (Wlingi Emergency Medical Services).
Berkat inovasi itu, Kabupaten Blitar berhasil masuk Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada 2023.
“RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan RSUD Srengat juga telah lulus Akreditasi Tingkat Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan standar Kementerian Kesehatan,” ujar Bupati Blitar.
Dalam tata kelola pemerintahan, Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 61,81 pada 2021 menjadi 71,38 pada 2023 dengan predikat "Sangat Baik".
Indeks sistem merit juga meningkat dari 99 menjadi 272 atau masuk kategori “Baik” pada 2023. Hal itu menunjukkan komitmen Pemkab Blitar dalam perbaikan manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.
Tak hanya itu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Blitar juga naik dari 2,61 pada 2022 menjadi 3,63 pada 2023. Nilai tersebut melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 3,6.
Kenaikan tersebut patut diapresiasi karena jajaran Pemkab Blitar melakukan pembenahan penyesuaian dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE secara proaktif.
“Tentu, kami akan mempertahankan seluruh prestasi tersebut dan meningkatkannya dengan nilai maksimal,” tutur Bupati Blitar.
Rini Syarifah berharap, seluruh ASN dan non-ASN di Pemkab Blitar tetap semangat, bekerja keras, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugas masing-masing.