Menteri BUMN: PERURI Siap Menjadi GovTech Indonesia

KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meyakini kesiapan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) sebagai GovTech Indonesia.

Sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia, GovTech Indonesia memainkan peran vital dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, serta menciptakan layanan publik berkualitas, tepercaya, dan efisien.

Adapun GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara SPBE Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Erick mengatakan, PERURI yang diberikan mandat sebagai GovTech Indonesia siap mengemban tugas tersebut.

“Alhamdulillah, Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tentang Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional telah memberikan amanah kepada PERURI untuk menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas, yaitu GovTech,” ujar Erick dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (27/5/2024).

Erick melanjutkan, kehadiran GovTech bertujuan untuk mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah yang terpadu, solutif, dan transparan.

Penunjukkan PERURI sebagai GovTech Indonesia tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menjalankan transformasi digital selama beberapa tahun terakhir.

Sejak meluncurkan produk digital pada 2019, PERURI menunjukkan komitmen kuat dalam beradaptasi dengan era digital serta berinovasi. Hal ini terlihat dari rekam jejak PERURI dalam mengimplementasikan transformasi digital.

“PERURI sukses meluncurkan dan mengembangkan berbagai produk dan layanan digital, seperti e-materai, sertifikat tanah elektronik, serta sertifikat elektronik untuk paspor dinas dan diplomatik,” kata Erick.

Tidak hanya itu, lanjut Erick, PERURI juga bakal mengintegrasikan layanan prioritas milik kementerian dan lembaga (KL) pemerintah melalui portal pelayanan publik.

PERURI telah melakukan konsolidasi dengan 15 Instansi guna mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas portal pelayanan publik pada sejumlah sektor layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (bansos).

Selain itu, ada pula administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan identitas kependudukan digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, portal pelayanan publik, satu data indonesia, dan kepolisian.

“GovTech adalah hasil kerja keras 400 anak bangsa yang meyakini bahwa Indonesia bisa. Oleh karena itu, kita para mentor mereka juga harus bisa,” ungkap Erick.

Hal itu tercermin dari talenta-talenta muda digital berintegritas dan memiliki kemampuan unggul yang telah bergabung dengan PERURI.

Adapun tahapan rekrutmen telah melalui berbagai proses seleksi ketat yang melibatkan Badan Intelijen Strategis (BIS) TNI.

Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) PERURI, baik rekrutmen maupun penguatan kemampuan serta pengetahuan, akan terus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Peluncuran INA DIGITAL ini menandai langkah maju yang signifikan dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. Dengan adanya integrasi layanan portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan pada satu portal terpadu, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan efisien,” terangnya.

Erick juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi GovTech Indonesia.

“Berkat dorongan dan kerja sama dari seluruh KL yang hadir, alhamdulillah, kita bisa percaya diri meluncurkan langkah awal GovTech,” jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN akan terus bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan para pimpinan KL.

Tujuannya, untuk memastikan proses pengembangan GovTech Indonesia yang mengedepankan user-friendly, perbaikan dalam proses bisnis dan keterpaduan, transparan dan terukur, integrasi infrastruktur (data center dan government cloud terintegrasi), serta pengembangan berkelanjutan.