Wali Kota Cilegon Paparkan Reformasi Birokrasi Digitalisasi terhadap Penurunan Angka Stunting

KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Cilegon Helldy Agustian memaparkan efektivitas reformasi birokrasi digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Hal itu ia sampaikan saat didapuk sebagai narasumber dalam forum bertajuk “Strategi Percepatan Penanganan Stunting Melalui Optimalisasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan” di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Helldy mengatakan, reformasi birokrasi tersebut berdampak positif terhadap sejumlah sektor, termasuk bidang kesehatan terhadap penurunan prevalensi stunting di Kota Cilegon.

“Prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan. Pada Februari 2024, hanya terdapat 876 anak (terkena stunting) sepanjang sejarah berdirinya Kota Cilegon,” ujar Helldy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Helldy menilai, stunting merupakan hal krusial dalam rangka membangun generasi bangsa ke depan.

“Kalau bisa, penanggung jawabnya jangan di wakil wali kota atau wakil bupati, tapi di wali kota-nya langsung,” kata Helldy.

Tidak hanya itu, lanjut Helldy, reformasi birokrasi digitalisasi pemerintahan juga berdampak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Teranyar, IPM Pemkot Cilegon berhasil menembus angka 78,24 atau lebih tinggi dari IPM Provinsi Banten dan nasional.

“Dilihat dari sisi pengangguran, Kota Cilegon berada di peringkat ke-7 di Provinsi Banten. Pada 2020, angka pengangguran mencapai 12,69 persen dan akhir 2023 menjadi 7,25 persen sehingga menurun 5,44 persen,” terang Helldy.

Helldy melanjutkan, tingkat kemiskinan di Kota Cilegon juga memperlihatkan tren penurunan dari 4,24 persen pada 2021 menjadi 3,98 persen pada 2023. Umur Harapan Hidup (UHH) warga Kota Cilegon pun meningkat.

Demikian pula dengan Universal Health Coverage (UHC). Helldy memaparkan, UHC Kota Cilegon meningkat hingga 100,2 persen di mana penduduk dapat berobat hanya cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

“Pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 4,5 persen hingga 7,7 persen. Pada 2023, Kota Cilegon juga mengalami sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) terendah sebesar Rp 85 miliar,” paparnya.

Menurut Helldy, pada masa kepemimpinannya, Kota Cilegon menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Banten yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2023. Ini sesuai dengan target pemerintah pusat.

“Ada dua poin dari RB General pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) predikat cukup dan RB Tematik pada indeks digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, LAN memberikan piagam penghargaan kepada Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Walkot Helldy Agustian atas Komitmen Berkolaborasi dalam rangka Strategi Percepatan Penanganan Stunting melalui Kegiatan Laboratorium Reformasi Birokrasi Tematik pada tanggal 2 Februari sampai 2 Agustus 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LAN Mohammad Taufik menyampaikan terima kasih kepada Walkot Cilegon yang turut memperkuat pembelajaran dan mendisiplinkan reformasi birokrasi tematik melalui laboratorium kebijakan.

“Kebijakan di sini artinya bagaimana pemanfaatan laboratorium digitalisasi untuk mengoptimalkan penanganan stunting, serta bagaimana kebijakan jika membicarakan kemiskinan yang menjadi sasaran prioritas reformasi birokrasi tematik,” kata Taufik.

Taufik berharap, hal tersebut dapat menghasilkan outcome yang berdampak dalam membangun komitmen adanya ownership dari seluruh instansi, mengukur apa yang sudah dilakukan, dan mengaktualisasikan metode serta menjamin adanya keberlanjutan aksi.

“Walkot Helldy menjadi salah satu narasumber terpilih untuk menyampaikan reformasi birokrasi digitalisasi pemerintahan menurunkan prevalensi stunting di Kota Cilegon,” imbuhnya.