Turun 3,74 Persen Poin pada Periode 2020-2024, Kemiskinan Ekstrem Jatim Capai 0,66 Persen

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu 2020-2024.

Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem Jatim pada 2020 mencapai 4,40 persen atau setara 1.812.210 jiwa penduduk.

Sementara, per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jatim berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk.

Secara nasional, Jatim berada di posisi ketiga. Provinsi beribu kota di Surabaya ini hanya kalah dari Banten dengan 0,62 persen poin dan Jakarta di angka 0,35 persen poin.

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan, penurunan angka itu merupakan capaian membanggakan. Sebab, penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim lebih baik jika dibandingkan penurunan nasional.

Penurunan kemiskinan ekstrem nasional dari 2020 hingga 2024 mencapai 3,07 persen poin. Dengan demikian, tingkat kemiskinan ekstrem nasional 2024 diproyeksikan turun menjadi 0,83 persen dari sebelumnya 3,90 persen pada tahun 2020.

"Alhamdulillah, angka kemiskinan ekstrem di Jatim turun signifikan. Hal ini merupakan hasil akumulasi dan konsistensi kebijakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan baik selama lima tahun ke belakang di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indah Parawansa dan Pak Emil Elistianto Dardak," ujar Adhy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/8/2024).

Atas pencapaian tersebut, Adhy menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua elemen yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan berbagai program yang telah disusun sebelumnya.

Adhy pun optimistis dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan selama lima tahun terakhir.

Ia juga percaya bahwa dengan kolaborasi bersama semua pihak, angka kemiskinan ekstrem dapat diturunkan lebih signifikan ke depan.

“Angka kemiskinan ekstrem yang turun signifikan menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” kata Adhy.

Kesuksesan Pemprov Jatim dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem juga tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan.

Upaya tersebut terdiri dari pemberian insentif fiskal, pengadaan pasar murah yang rutin, serta penyediaan air bersih di desa-desa yang membutuhkan.

Dok. Istimewa Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono sebut penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim berkat kerja sama banyak pihak.

Kemudian, upaya melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yang meliputi Jatim Sejahtera dan "Mulia. Program ini mencakup tiga strategi utama.

Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), serta Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

“Realisasi pemanfaatan PKH pada keluarga penerima manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen pada periode Maret-April 2024,” terang Adhy.

Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, serta Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

Kemudian, Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). 

“Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada triwulan I 2024 mencapai Rp 217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year-on-year (yoy). Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara yoy,” tuturnya.

Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) lewat kerja sama dengan Dinas PU Bina Marga serta Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V. Ada pula upaya jambanisasi dan program elektrifikasi.

Adhy berharap, capaian yang berhasil diraih Pemprov Jatim itu dapat menjadi penyemangat mereka untuk mewujudkan komitmen bersama.

“Kami juga concern untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem di Jatim hingga akhir 2024. PR kami masih banyak. Kami tidak akan berhenti sampai kemiskinan ekstrem di Jatim angkanya nol. Semua orang harus sejahtera. Sebab, ini cita-cita bangsa yang sudah tercantum di UUD RI 1945," terang Adhy.