Fokus pada Integrasi Data, Pemkot Bontang Perkuat Pelayanan Publik dengan SPBE

KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memudahkan birokrasi dan pelayanan publik.

Guna menyosialisasikan penerapan SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab menggelar kegiatan Sosialisasi SPBE yang menghadirkan pakar dari Inixindo Jogja Andi Yuniantoro.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD, camat, dan lurah di Kota Bontang itu berlangsung di Pendopo Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (12/9/2024).

Andi mengungkapkan bahwa pengolahan data di antara OPD Pemkot Bontang masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ego sektoral terkait data.

"Selama ini, setiap dinas masih memiliki anggapan bahwa data yang mereka miliki adalah milik mereka sendiri, bukan milik semua pihak. Hal seperti ini masih banyak terjadi," ujar Andi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/9/2024).

Untuk mengatasi masalah tersebut, integrasi data melalui Pusat Data (PD) menjadi langkah penting dalam mewujudkan single source of truth atau satu sumber kebenaran data.

"Sebagai contoh, berapa banyak data yang dimiliki daerah terkait kesehatan? Semua data ini harus dikumpulkan agar dapat dianalisis secara akurat,” tuturnya.

Andi menjelaskan, Pemkot Bontang menargetkan pembangunan pusat konsolidasi dan interoperabilitas data di antara OPD agar informasi dapat diakses dan digunakan bersama.

Dengan kehadiran PD, Pemkot Bontang diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih tepat berdasarkan bukti dan data yang terintegrasi.

Andi juga menekankan bahwa digital leadership penting dijalankan dengan pendekatan top down. Menurutnya, digitalisasi adalah sebuah proses yang tidak dapat dihindari dan akan berlangsung selamanya.

"Digitalisasi sudah mencapai di titik kita tidak bisa kembali lagi (point of no return). Oleh karena itu, kebijakan digital harus dijalankan dari atas ke bawah," ujarnya.

Kepala Diskominfo Kota Bontang Anwar Sadat juga menyoroti tantangan dalam penerapan SPBE di Kota Bontang.

Anwar mengungkapkan bahwa saat ini, terdapat 189 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemkot Bontang. Namun, hanya sekitar 70 aplikasi yang dinilai relevan dan akan diintegrasikan.

"Kami berencana untuk menyederhanakan aplikasi-aplikasi tersebut menjadi dua aplikasi utama. Satu untuk pelayanan publik dan satu lagi untuk pelayanan aparatur sipil negara (ASN)," jelas Anwar.

Anwar menambahkan, integrasi itu adalah bagian dari upaya Pemkot Bontang untuk mempersiapkan transformasi digital yang lebih besar dan baik.

Integrasi tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa pelayanan publik dan administrasi ASN berjalan lebih efisien dan transparan.

"Integrasi ini adalah fondasi yang kuat menuju transformasi digital dalam pemerintahan berbasis elektronik," imbuhnya.

Melalui penerapan SPBE dan integrasi data itu, Pemkot Bontang berkomitmen untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien dan berbasis data. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan pemerintah secara digital.