Advertorial

10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, BRI Jadi BUMN dengan Setoran Dividen Terbesar

Kompas.com - 18/09/2024, 16:58 WIB

KOMPAS.com – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmen sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang berhasil menciptakan economic value serta menyampaikan social value secara bersamaan kepada seluruh stakeholder, salah satunya kepada negara.

Bukti nyatanya, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), BRI menjadi BUMN dengan setoran dividen ke kas negara terbesar diantara perusahaan BUMN lainnya.

Mengutip tulisan bisnis.com, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2014-2023 menyebutkan, BRI menjadi emiten dengan setoran dividen paling jumbo, yakni Rp 90,79 triliun. Adapun setoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar di rentang Rp 3,6 triliun hingga Rp 23,23 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam menciptakan economic value melalui strategi dan inisiatif utamanya bagi para shareholders.

“Ini adalah bukti nyata bahwa BUMN yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan. Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” ujar Sunarso dalam siaran persnya.

Sunarso menegaskan bahwa BRI akan tetap membagikan dividen dengan menjaga dividend payout ratio yang optimal karena permodalan perseroan masih kuat.

Ia mengatakan bahwa BRI memiliki tambahan modal Rp 41 triliun yang berasal dari right issue pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian.

"Selain itu, rasio kecukupan modal BRI (juga) masih sangat kuat, dimana CAR (Capital Adequacy Ratio) BRI tercatat sebesar 25,13 persen. pada akhir Triwulan II-2024,” ujarnya.

Dengan permodalan yang kuat, BRI tidak perlu untuk menahan laba dan dapat membagikannya sebagai dividen.

“Saya sebagai CEO yakin bahwa sampai 5 tahun ke depan berapa pun laba BRI, layak dibagi dalam bentuk dividen. Karena apa? Karena memang tidak dibutuhkan untuk menahan laba untuk memperkuat modal, karena modalnya sudah sangat kuat,” jelas Sunarso.

Pada kesempatan lain, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN mendapat target dividen pada tahun 2025 sebesar Rp 90 triliun.

"Jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun (2024) jadi Rp 90 triliun. Saya rasa angka yang fantastis," ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menyadari bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara tidak hanya didasarkan pada peningkatan laba, tetapi juga penguatan kinerja melalui efisiensi. Pada saat yang sama, dilakukan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

"Mungkin banyak pihak tidak suka, karena peningkatan ini tidak mungkin hanya bergantung pada laba, misalnya dari sumber daya alam. Mau tidak mau, efisiensi juga diperlukan," ujarnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau