Gelar Paripurna Perdana, DPRD Kota Surabaya Siap Tancap Gas Serap Aspirasi Masyarakat

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2024-2029 menggelar rapat paripurna perdana.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dan Wakil Ketua Sementara DPRD Bahtiyar Rifai dengan agenda usulan nama dan penyusunan anggota fraksi-fraksi.

Rapat dihadiri oleh 50 anggota DPRD Kota Surabaya, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, serta para pejabat eselon di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Rapat tersebut menghadirkan agenda pembacaan susunan keanggotaan fraksi-fraksi di DPRD Surabaya.

Seperti periode sebelumnya, jumlah fraksi yang dibentuk adalah sebanyak tujuh fraksi. Perbedaannya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini mendapat teman koalisi.

Jika pada periode lalu PDIP membentuk fraksi sendiri, kini Partai Amanat Nasional (PAN) memilih untuk bergabung dengan partai berlogo banteng itu. Sebelumnya, PAN tergabung bersama fraksi Partai Demokrat, Partai Pembangunan Nasional (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Adi Sutarwijono atau yang akrab disapa Cak Awi mengatakan, rapat paripurna digelar untuk memperkuat posisi fraksi. Nama-nama keanggotaan fraksi adalah nama yang sudah diusulkan oleh partai masing-masing.

Adi juga menyebutkan bahwa pembentukan fraksi-fraksi itu nantinya akan diusulkan kepada pimpinan definitif.

“Rapat paripurna dengan pimpinan DPRD sementara tadi telah mengusulkan tujuh fraksi dan susunan keanggotaannya. Kami juga menyesuaikan dengan tata tertib yang ada," ujar Cak Awi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Secara aturan, tambah Cak Awi, pimpinan definitif bisa membentuk fraksi dan memimpin rapat seperti paripurna.

Setelah pembentukan fraksi, ketua fraksi baru bisa melakukan konsolidasi terkait ruangan. Masing-masing fraksi juga diminta untuk segera melakukan penataan personel, menyiapkan anggaran keuangan, dan melakukan rapat fraksi.

Terkait penentuan Ketua DPRD, Cak Awi menjelaskan bahwa hal tersebut bergantung pada keputusan DPP PDIP.

’’Jadi, tidak ada target terkait kapan ketua DPRD diputuskan. Meski belum ada ketetapan resmi terkait ketua, tapi kinerja DPRD Kota Surabaya sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Cak Awi.

Dalam rapat itu, Cak Awi juga meminta semua fraksi untuk segera menyerap aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh anggota.

Dengan demikian, kinerja dewan di masing-masing fraksi bisa terlihat dan dirasakan masyarakat.

Namun, ada beberapa fokus masalah di lapangan yang perlu diperhatikan, di antaranya persoalan pengangguran, penyerapan tenaga kerja, pendidikan, kemiskinan, dan pembangunan kampung yang dibentuk pemkot. 

’’Masalah tersebut kita kawal agar Surabaya lebih baik lagi,’’ katanya.

Senada dengan Cak Awi, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cahyo Siswo Utomo menerangkan bahwa fraksi yang sudah terbentuk bisa langsung mengawal pemerintah dengan baik, mulai di tataran kota, kecamatan, hingga kelurahan.

“Pengawalan bisa dilakukan, mengingat ada beberapa persoalan yang perlu untuk dikawal, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, Surabaya maju bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga SDM,’’ terang Cahyo.

Cahyo menambahkan, masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pendidikan, perempuan dan anak, serta penguatan dalam keluarga.

Menurutnya, upaya penyelesaian problem-problem tersebut tidak sulit karena Pemkot Surabaya sudah memiliki program penanganan kampung.

Namun, tetap dibutuhkan penguatan sosial dari akar rumput untuk mewujudkan Kampung Pancasila dan Madani.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP-PAN Budi Leksono mengatakan, persoalan pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir juga harus menjadi prioritas utama.

"Penanganan banjir di kawasan juga penting. Pendidikan soal zonasi hingga pembangunan sekolah juga menjadi PR kita semua,’’ tutur Budi.

Ia menegaskan, pembentukan fraksi adalah langkah awal untuk menyerap aspirasi. Pihaknya berharap, sinergitas antarfraksi juga menjadi harmonis di dewan.

“Dengan begitu, tugas dewan menjadi perwakilan masyarakat bisa terwujud dengan baik,” kata Budi.