Advertorial

Pj Gubernur Lampung Buka Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2024 Se-Provinsi Lampung

Kompas.com - 18/11/2024, 13:35 WIB

KOMPAS.com — Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung, di Ballroom Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung, Kamis (14/11/2024).

Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2024, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung.

Selain itu, turut hadir pula seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Samsudin menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar proses memilih kepala daerah, melainkan juga bagian penting dari penguatan sistem demokrasi.

Menurut Samsudin, pihaknya menghadapi tantangan besar untuk menyelenggarakan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil di tengah dinamika sosial, politik, serta ekonomi yang terus berkembang.

"Situasi ini tentunya memerlukan kebijakan matang dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik jajaran pemerintahan, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat luas," ujar Samsudin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Ia juga mengatakan bahwa saat ini, pemerintah berada pada era yang menuntut ketangkasan dalam beradaptasi dengan perubahan. Salah satunya adalah teknologi informasi.

“Teknologi informasi membawa manfaat besar dalam penyebaran informasi. Namun, hal itu juga membuka celah bagi potensi ancaman, seperti hoaks, kebencian, dan disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Samsudin, Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi antisipasi terhadap segala bentuk tantangan perubahan tersebut.

Menurut Samsudin, keberhasilan Pilkada tak lepas dari dukungan penuh seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat.

“Sinergi yang kuat antara KPU, Bawaslu, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi,” ujarnya.

Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung dihadiri oleh KPU, Bawaslu Provinsi Lampung, seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Dok. Pemprov Lampung Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung dihadiri oleh KPU, Bawaslu Provinsi Lampung, seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Lebih lanjut Samsudin menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menyelenggarakan Pilkada yang kredibel, jujur, dan adil. Komitmen tersebut ditunjukan dengan penyediaan anggaran sesuai ketentuan.

Tak hanya itu, Pemprov Lampung juga ditunjukan dengan penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan informasi dan komunikasi yang relevan.

Selain itu, Pemprov Lampung juga berkomitmen untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memastikan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan guna menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung keberhasilan Pilkada.

Menurut Samsudin, keberhasilan Pilkada juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat.

"Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh jajaran pemerintahan, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat untuk terus menyosialisasikan pentingnya partisipasi dalam pemilu agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung M Firsada dalam laporannya mengatakan, tujuan gelaran rakor tersebut adalah untuk mengevaluasi dan memastikan seluruh aspek kesiapan Pilkada telah terpenuhi.

Rakor tersebut juga bertujuan untuk menentukan langkah-langkah strategis guna menjaga kelancaran, keamanan, dan keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung.

"Rakor ini juga diadakan dengan tujuan untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antara Penyelenggara Pilkada, Pemerintah Daerah, dan Aparat Keamanan," ujar Firsada.

Selain itu, Firsada juga mengatakan bahwa Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan total Rp 1.119.411.040.035 telah 100 persen terealisasi.

Realisasi anggaran tersebut merupakan gabungan dari KPU, Bawaslu Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, serta pihak keamanan TNI-Polri.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung sebanyak 6.515.869 orang.

Jumlah tersebut merupakan gabungan dari DPT laki-laki sebanyak 3.304.463 orang dan DPT perempuan sebanyak 3.3211.406 orang dengan 13.282 Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Lebih lanjut Firsada mengatakan, jumlah Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah yang mendaftar sebanyak 36 Paslon dan ditetapkan sebanyak 36 Paslon.

Paslon tersebut terdiri dari dua Paslon Gubernur, 30 Paslon Bupati dan Wakil Bupati, serta empat Paslon Walikota dan Wakil Walikota. (ADV)

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau