Antisipasi Musim Hujan, Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Optimalisasi Saluran Air

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Laila Mufidah menegaskan bahwa seluruh saluran air di Surabaya, mulai dari saluran utama hingga saluran tersier di kampung-kampung, perlu terkoneksi dan berfungsi maksimal.

Sebab, keberhasilan sistem drainase menjadi kunci dalam mengatasi genangan, terutama saat musim hujan.

"Semua saluran harus terkoneksi dengan baik. Air hujan yang turun harus segera mengalir tanpa menimbulkan genangan," kata Laila dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Menurutnya, pengawasan lapangan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan Surabaya menjadi langkah krusial untuk memastikan saluran bekerja secara efektif.

Laila pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang telah melakukan berbagai upaya, seperti normalisasi saluran, pembangunan box culvert, serta pengadaan ratusan rumah pompa.

Namun, ia menekankan bahwa masyarakat, terutama di wilayah rawan banjir, menunggu hasil nyata dari proyek tersebut.

"Surabaya bebas banjir sepenuhnya mungkin sulit dicapai karena kondisi geografis dan perkembangan kota. Namun, hal yang bisa dilakukan adalah meminimalkan dampaknya," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ia menambahkan bahwa proyek penanganan banjir harus terukur dengan fokus pada pengurangan luas titik banjir, ketinggian genangan, dan durasi genangan.

"Jika ketiga indikator itu menunjukkan perbaikan, proyek dianggap berhasil," katanya.

Anggaran besar untuk penanganan banjir

Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 770 miliar untuk proyek penanganan banjir pada 2024. Anggaran ini meningkat menjadi Rp 850 miliar pada 2025.

Hingga saat ini, Pemkot telah merehabilitasi 555 saluran, mengoptimalkan 25 sistem drainase, dan mengoperasikan 75 rumah pompa dengan 315 mesin pompa.

"Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot. Namun, hal yang lebih penting adalah memastikan implementasinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat," imbuh Laila.

Kampung El Berkah tanpa paving dan PDAM selama 15 Tahun

Selain masalah banjir, Laila mengungkapkan keprihatinannya atas keluhan warga Kampung El Berkah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran.

Sebanyak 14 rumah di kawasan tersebut, kata Laila, belum memiliki akses jalan ber-paving ataupun layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama 15 tahun.

"(Padahal), kebutuhan air bersih dan jalan yang layak adalah hak dasar warga. Masalah tersebut harus segera dicarikan solusi," ucapnya.

Ia meminta pihak kelurahan untuk memprioritaskan program paving dan layanan PDAM dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menurut Laila, pembangunan infrastruktur di Surabaya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa ada muatan politik.

"Warga, baik di kota maupun kampung, berhak atas fasilitas yang layak," katanya.

Dengan fokus pada proyek strategis dan kebutuhan warga, Laila berharap, Surabaya dapat semakin tangguh menghadapi tantangan musim hujan serta meningkatkan kualitas hidup warganya.