KOMPAS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024.
Selain menyalurkan KUR, BRI juga terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas (graduasi) melalui berbagai skema pembiayaan yang lebih inklusif.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan untuk membagi skema penyaluran KUR pada 2025 menjadi dua kategori, yaitu skema inklusivitas dan graduasi.
Skema tersebut, kata dia, diperlukan karena perbedaan kualifikasi penerima KUR yang berbasis pada kondisi usaha masing-masing.
“Penting untuk membedakan skema KUR. Kami menyarankan dua pendekatan, yakni untuk meningkatkan inklusi dan mempersiapkan graduasi atau pregraduasi pelaku UMKM,” ujar Supari dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (22/11/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Supari dalam diskusi bertema “Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif,” di Jakarta Rabu (13/11/2024).
Ia mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, plafon KUR Mikro yang saat ini dibatasi hingga Rp 100 juta seringkali tidak sepenuhnya terserap.
Sebagian besar debitur memilih untuk menarik pinjaman dalam kisaran Rp 30 juta hingga Rp 40 juta.
"Untuk memperluas inklusi, plafon KUR Mikro sebaiknya dibatasi hingga Rp 50 juta. Untuk sisanya, kami menyiapkan KUR pre-graduasi," imbuh Supari.
Ia menambahkan, kriteria pelaku UMKM yang dapat memasuki fase pre-graduasi dapat dilihat dari kelancaran kredit yang telah dijalankan.
Jika pelaku UMKM dapat mengakses hingga Rp 70 juta dan berhasil mempertahankan pinjaman tersebut dalam tiga sampai empat siklus, mereka dianggap siap untuk naik kelas.
"Untuk plafon di bawah Rp 50 juta, pelaku UMKM dapat mengakses hingga Rp 70 juta dan tetap konsisten dalam tiga sampai empat siklus, mereka sudah siap beralih ke kredit komersial," kata Supari.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BRI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KUR terbukti meningkatkan pendapatan debitur sebesar 32 persen hingga 50 persen dan keuntungan sekitar 34 persen hingga 38 persen.
Meski ada peningkatan pengeluaran untuk angsuran dan biaya lainnya, keterampilan teknis pelaku UMKM yang menerima KUR membantu meningkatkan efisiensi biaya.
Selain itu, debitur KUR juga cenderung meningkatkan jumlah tenaga kerja mereka sekitar 28 persen lebih banyak dibandingkan dengan non-debitur KUR.
Pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan KUR
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Ferry Irawan menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun skema pembiayaan KUR.
Penyusunan skema tersebut bertujuan untuk mendukung berbagai program prioritas yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.
Pemerintah, kata dia, telah menyetujui untuk memanfaatkan KUR sebagai bagian dari berbagai program tersebut, termasuk ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan sektor perumahan.
“Program KUR diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas ini,” imbuh Ferry.
Ferry juga menjelaskan bahwa sekitar 30 persen dari KUR yang sudah tersalurkan digunakan untuk sektor pertanian, dan KUR dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi serta infrastruktur pangan.
Selain itu, KUR Mikro dan KUR Kecil dapat pula digunakan untuk pembiayaan usaha di sektor penyediaan makanan dan minuman (katering) dalam program Makan Bergizi Gratis.
Tak hanya itu, KUR juga dapat membantu petani, peternak, dan nelayan yang menjadi kontributor utama dalam program ketahanan pangan tersebut.