Menteri BUMN dan Menteri PKP Naik KRL, Cek TOD BUMN di Tanjung Barat dan Pondok Cina

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau langsung kawasan hunian Samesta Mahata Tanjung Barat dan Samesta Mahata Margonda, Rabu (27/11/2024).

Dua kawasan hunian tersebut sudah terhubung langsung dengan Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina.

Erick menyatakan, regulasi punya peran penting dalam mendorong pembangunan hunian rakyat, terutama yang terintegrasi dengan sistem transportasi, seperti transit-oriented development (TOD).

Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah membentuk Kementerian PKP. Dengan keberadaan kementerian ini, isu soal regulasi perumahan bisa dituntaskan.

“Saya juga berterima kasih kepada Pak Ara sebagai menterinya,” tutur Erick sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian BUMN, Jumat (29/11/2024).

Menteri BUMN melanjutkan, keberadaan Samesta Mahata Margonta dan Samesta Mahata Tanjung barat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan solusi perumahan yang terjangkau dan strategis bagi masyarakat.

Menurut Erick, PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN tidak akan kesulitan membangun 800.000 rumah per tahun jika pemerintah memberikan pendanaan yang cukup.

Meski demikian, ia kembali menekankan, regulasi pendanaan juga harus diperhatikan.

“Misalnya, jika penyelesaian proyek sudah mencapai 50 persen, (pendanaan) seharusnya bisa langsung dianggarkan. Dengan demikian, konstruksi lebih cepat selesai dan dana bisa dialokasikan untuk proyek lain," tuturnya.

Kementerian BUMN, lanjut Erick, bersama Kementerian PKP sedang merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

Selain itu, Erick juga menyoroti pentingnya penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, seperti Samesta Mahata Margonda yang memiliki harga Rp 270 juta.

Dengan demikian, masyarakat kelas menengah dan bawah dapat memiliki akses perumahan yang layak.

“Kita harus memproteksi pembeli rumah. Jika regulasi dipermudah, saya yakin, mimpi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Ara untuk membangun lebih banyak hunian rakyat akan lebih cepat terwujud. Saat ini, kita sudah punya sembilan TOD seperti ini, dan tentu ini baru permulaan," ucap Erick.

Erick berharap, kolaborasi lintas kementerian dapat terus mendorong pembangunan perumahan rakyat yang inklusif, efisien, dan terjangkau.

"Selain menyediakan hunian yang layak, inisiatif ini juga memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk tinggal di lingkungan yang terintegrasi dan nyaman," tuturnya.