Pemkot Cilegon Raih Peringkat Ke-2 dalam Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Se-Provinsi Banten
KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon meraih peringkat ke-2 dari 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten dengan nilai 95,31 atau Zona Hijau terkait Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Zona Hijau merupakan Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi dari Ombudsman.
Penghargaan dari Ombudsman Banten tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin di Pendopo Gubernur Banten, Banten, Rabu (4/12/2024).
Maman menyampaikan bahwa pencapaian yang diterima Pemkot Cilegon merupakan kerja dari semua organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam menciptakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
Pencapaian tersebut juga menjadi kebanggaan karena Pemkot Cilegon berhasil naik peringkat secara signifikan dari posisi ke-5 pada 2023 menjadi posisi ke-2.
“Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberikan pelayanan publik yang terbaik,” ucap Maman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/12/2024).
Capaian tersebut, lanjut Maman, harus dijadikan semangat untuk mempertahankan dan meningkatkan kembali kualitas pelayanan publik di Kota Cilegon. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik lagi.
“Setelah ini, perlu evaluasi dan perbaikan-perbaikan agar ada peningkatan di acara selanjutnya,” tambah Maman.
Pemkot Cilegon sendiri menargetkan peringkat pertama se-Provinsi Banten pada 2025.
“Sebagai warga Provinsi Banten, harus optimistis untuk mendapatkan peringkat pertama,” jelas Maman.
Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan, pemberian penghargaan peringkat ke-2 kepada Pemkot Cilegon merupakan upaya dari pihaknya untuk memberikan apresiasi atas kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan instansi di daerah masing-masing.
“Setiap pelayanan publik wajib memenuhi standar pelayanan. Oleh karena itu, kami setiap tahun senantiasa menyelenggarakan penilaian atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik,” ujar Fadli.
Pada kesempatan sama, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman Provinsi Banten yang telah memberikan masukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Banten.
“Kami berharap, penghargaan tersebut dapat menjadi alat penggerak komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima di Provinsi Banten,” tutur Usman. (ADV)
