Tinggal di Kawasan Padat Penduduk, Yakinkah Bangunan Sudah Tahan Gempa?

KOMPAS.com - Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko gempa bumi tertinggi di dunia. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekitar 8.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya.

Tingginya risiko tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama yang tinggal dan beraktivitas di kawasan padat penduduk, seperti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Saat ini, Jakarta memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa dan punya jutaan komuter harian dari kota-kota satelit, seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor. Kota ini juga memiliki kepadatan bangunan yang tinggi dan infrastruktur yang kompleks.

Faktor tersebut membuat potensi dampak gempa di wilayah Jakarta tidak hanya berisiko pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga keselamatan jutaan orang.

Indonesia pertama kali memiliki standar bangunan tahan gempa pada tahun 1970-an, yang terus diperbarui seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Urgensi pengembangan standar semakin terlihat seiring peningkatan jumlah sesar aktif dari 81 pada 2010 menjadi 295 pada 2017. Standar bangunan gempa paling mutakhir pun dikeluarkan pada 2019.

Perubahan tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menghadapi risiko gempa yang kompleks dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang semakin besar.

Pertanyaan mendasar bagi masyarakat, sudahkah bangunan tempat tinggal atau gedung-gedung tempatnya bekerja sebagai lokasi rutin beraktivitas sudah tahan terhadap gempa?

Untuk memastikan bahwa standar bangunan tahan gempa yang andal dapat diterapkan secara konsisten, evaluasi terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada menjadi langkah penting yang perlu dilakukan.

Sebagai bagian dari upaya itu, USAID KUAT bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan kajian terhadap fasilitas umum menggunakan standar global ASCE 41-17 tier 1.

Saat itu, 24 bangunan sekolah di Jakarta dievaluasi tingkat ketangguhannya terhadap gempa.

Hasilnya cukup mengejutkan. Sebab, hanya satu sekolah, yang hampir memenuhi standar pengkajian.

Standar terpenuhi karena bangunan itu dibangun pada 2019 atau setelah diterapkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) bangunan tahan gempa paling baru.

Sementara, untuk sekolah lain, bangunannya memiliki berbagai kerentanan, baik dari sisi struktur bangunan maupun pendukungnya seperti elemen arsitektural, kelistrikan dan perpipaan.

Adapun dari hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa masalah utama, diantaranya penambahan lantai bangunan tanpa memperkuat pondasi dan struktur di bawahnya, yang meningkatkan risiko bangunan rubuh ketika gempa.

Masalah lainya juga tidak kalah serius. Misalnya, semua sekolah yang dikaji belum melaminasi kacanya. Ini dapat menghasilkan pecahan tajam yang membahayakan saat terjadi gempa.

Selain itu, ada juga lemari yang tidak diangkur ke dinding. Lemari berpotensi roboh dan melukai penghuni, terutama jika berada di jalur yang sering dilalui. Belum lagi, genteng yang berpotensi jatuh dan mencederai orang yang di bawahnya.

Salah satu langkah mitigasi yang layak diprioritaskan untuk menyikapi kondisi itu adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi bangunan oleh para ahli.

Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan bangunan, baik dari sisi struktur utama seperti pondasi, kolom, dan balok, maupun elemen pendukung seperti dinding dan atap.

Dalam paparan materi bertajuk “Design, Pre and Post-Earthquake Evaluation and Vulnerability of Buildings: Indonesian Cases”, yang disampaikan pada diskusi gempa bumi perkotaan oleh BPBD DKI dan USAID KUAT pada Mei 2024, profesor dari jurusan Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) Iswandi Imran menyebutkan bahwa ada tiga langkah utama dalam melakukan mitigasi risiko gempa.

Pertama, mendirikan bangunan baru dengan menggunakan standar kegempaan dan perancangan terkini.

Kedua, melakukan evaluasi dan bila perlu perkuatan atau retrofitting pada bangunan yang sudah ada sesuai dengan standar terkini.

Ketiga, meningkatkan regulasi pemerintah terkait bangunan baru dan yang sudah ada.

Semua langkah mitigasi itu menekankan pentingnya standar bangunan tahan gempa yang andal.

Di Jakarta, proses evaluasi tengah dilakukan BPBD DKI Jakarta. Dari hasil evaluasi, ahli akan memberikan rekomendasi apakah bangunan perlu diperkuat atau bahkan dibangun ulang.

Perkuatan atau retrofitting adalah pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan pembangunan ulang total. Pendekatan ini sebaiknya dilakukan lengkap melalui dua cara.

Pertama, perkuatan struktural yang berfokus pada perkuatan elemen struktur seperti kolom, balok, lantai, dinding geser, atau pondasi.

Kedua, perkuatan elemen pendukung arsitektural, kelistrikan dan perpipaan seperti kaca, lemari, dan jalur evakuasi untuk meminimalkan risiko cedera.

Masyarakat yang tinggal di kawasan penduduk seperti Jakarta perlu memahami dan mengaplikasikan keduanya. Perkuatan elemen pendukung sama pentingnya dengan perkuatan struktural.

Dok. Miyamoto International Pemukiman padat penduduk yang hancur karena gempa Cianjur.

Engineering Manager USAID KUAT-Miyamoto International Julian Thedja mengakui bahwa pendekatan perkuatan elemen pendukung masih kerap diabaikan.

Oleh karena itu, ia menyayangkan karena hal tersebut bisa menjadi penyebab utama cedera fatal selama dan setelah gempa walaupun bangunan masih kokoh.

“Meskipun struktur utama bangunan tetap berdiri, risiko kejatuhan lemari, lampu gantung, atau benda berat lainnya tetap mengancam penghuni. Selain itu, kaca yang pecah akibat guncangan dapat menyebabkan luka serius, terutama jika mengenai kepala atau bagian vital lainnya,” ujar Julian saat wawancara tertulis dengan Kompas.com, Senin (9/12/2024).

Tidak hanya itu, bahaya pascagempa seperti kebakaran akibat instalasi listrik yang tidak memadai juga jadi risiko penting yang perlu diwaspadai.

Ia pun mengingatkan bahwa penguatan elemen pendukung bangunan, seperti instalasi listrik yang baik serta ketersediaan dan pemahaman penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mitigasi risiko gempa. Sebab, kebakaran sering kali terjadi setelah gempa.

Proses perkuatan elemen pendukung sendiri relatif sederhana dan dapat dilakukan sesuai dengan skala serta fungsi bangunan.

Untuk rumah pribadi, pemilik dapat melakukan sendiri tindakan itu, seperti mengangkur lemari ke dinding, melapisi kaca dengan film pelindung, atau membersihkan jalur evakuasi dari barang-barang penghalang. Semua upaya ini dapat dilakukan dalam waktu 1-2 hari.

Sementara, untuk bangunan publik atau komersial, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menentukan perkuatan yang sesuai.

Julian menjelaskan, proses perkuatan diawali dengan pengkajian menyeluruh untuk mengidentifikasi elemen struktural dan pendukung yang perlu diperkuat.

“Dari hasil kajian ini kemudian akan dikeluarkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti berdasarkan prioritas, ketersediaan material, dan tenaga kerja,” kata Julian.

Kendala utama

Secara keseluruhan, masyarakat atau pihak yang ingin melakukan perkuatan elemen pendukung tidak akan mengalami banyak kendala, khususnya terkait hal teknis.

Namun, pengimplementasiannya bisa menjadi hal kompleks lantaran rendahnya kesadaran terhadap masalah ini.

"Banyak pemilik bangunan belum memahami bahwa tindakan sederhana, seperti membersihkan jalur evakuasi atau memasang kaca film dapat menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi langkah kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” ucap Julian.

Untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat terkait kondisi dan kerentanan pada bangunan mereka, USAID KUAT berkolaborasi dengan sejumlah pihak.

Pihak tersebut, yakni BPBD di Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang, serta mahasiswa ITB, Universitas Tarumanegara (UNTAR), dan California Polytechnic.

Dalam kerja sama itu, mereka melakukan kajian komprehensif terhadap 200 rumah dan bangunan publik di Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang pada 2023.

Dari situ, USAID KUAT akan melakukan pengembangan panduan perkuatan bersama BNPB, Kementerian PUPR, serta BPBD DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang.

Panduan perkuatan itu, tidak hanya terbatas pada perkuatan struktur gedung, tetapi juga perkuatan elemen pendukung, seperti melapisi jendela rumah dengan kaca film, mengikat lemari ke dinding dengan plat siku, membersihkan jalur evakuasi, dan menurunkan barang dari atas lemari.

Bila ingin melakukan perkuatan lebih lengkap, masyarakat dapat merujuk ke Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI 9273). Salah satu rujukan yang bisa dituju terkait perkuatan bisa dicari di laman Kementerian PU.

“USAID KUAT melalui Miyamoto International juga akan mulai meluncurkan serangkaian pesan dan kegiatan tentang perkuatan bangunan” katanya.

Julian menambahkan, panduan itu tidak hanya dirancang untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk melatih tenaga tukang dan pelaku konstruksi agar memahami pentingnya perkuatan bangunan.

Dok. USAID KUAT Rembesan air adalah salah satu hal yang membuat bangunan rentan terhadap gempa karena dapat membuat besi di dalamnya berkarat.

Itu dilakukan bukan semata karena bencana gempa yang membahayakan, tetapi menghindari risiko bangunan runtuh atau barang jatuh dan menimpa seseorang.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan agar rekomendasi dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di lapangan.

Menurut Julian, salah satu keunggulan panduan tersebut adalah pendekatannya yang berbasis data dan relevansi lokal.

“Setiap langkah dirancang untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat perkotaan di Indonesia. Dengan menyebarluaskan panduan dan mengadakan pelatihan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam mengurangi risiko akibat gempa,” terang Julian.

Dengan risiko ancaman gempa yang ada, penting bagi semua pihak untuk mengetahui cara mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi di rumah atau bangunan.

Bagi masyarakat yang baru akan mendirikan bangunan, penting untuk tetap mengikuti SNI agar rumah atau bangunan lebih tahan terhadap gempa.

Sementara, bagi individu yang sudah membangun rumah, tetap lakukan evaluasi bangunan, baik secara struktural maupun non-struktural dengan bantuan ahli.

Di sisi lain, cara melakukan perkuatan secara sederhana perlu disebarluaskan dengan lebih gencar agar semua pihak mendapatkan informasi yang benar.