KOMPAS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Teranyar, BRI menyediakan solusi pembiayaan sindikasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.
Proyek itu memiliki total nilai investasi sebesar Rp 3,3 triliun dengan masa konsesi selama 15 tahun. Rinciannya, mencakup dua tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan.
Adapun pembangunan jalan sepanjang 50,14 km tersebut ditujukan untuk menjadi jalur utama transportasi logistik yang menghubungkan Jayapura dan Wamena.
Infrastruktur itu diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus distribusi barang, serta mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Proyek KPBU Trans Papua akan diimplementasikan oleh PT Hutama Mambelim Trans Papua (PT HMTP) yang dibentuk melalui konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur.
Proyek dilaksanakan menggunakan skema availability payment (AP). Melalui skema ini, pemerintah memberikan pembayaran periodik berdasarkan kualitas layanan yang telah disepakati.
Skema itu pun didukung oleh jaminan pembayaran dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Kerja sama itu diresmikan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk proyek KPBU Trans Papua di Gedung Hutama Karya, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Rachman Arief Dienaputra serta Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum.
Perjanjian pembiayaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua.
Dalam pembiayaan itu, BRI dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bertindak sebagai Coordinating Banks. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berperan sebagai bagian dari Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners (JMLABs).
Struktur pembiayaan sindikasi tersebut melibatkan lima institusi keuangan, yaitu BRI, SMI, BNI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua).
Total nilai sindikasi mencapai Rp 2,6 triliun, yang terdiri dari pembiayaan dengan skema konvensional senilai Rp 2,36 triliun dan pembiayaan dengan skema syariah sebesar Rp 300 miliar.
Direktur Wholesale and Institution Business BRI Agus Noorsanto menjelaskan, minat tinggi lembaga keuangan terhadap pembiayaan proyek KPBU Trans Papua tecermin dari tingkat oversubscription sebesar 1,27 kali.
“Hal ini menunjukkan kepercayaan besar institusi keuangan terhadap prospek proyek KPBU Trans Papua," kata Agus dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/1/2025).
Agus mengungkapkan, sebagai salah satu Coordinating Banks, BRI berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara Badan Usaha Pelaksana (BUP), lembaga keuangan, PII, dan pemerintah.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mendukung keberhasilan proyek strategis lain melalui skema KPBU di masa mendatang," tukasnya.
Keterlibatan dalam pembiayaan sindikasi KPBU Trans Papua menunjukkan komitmen BRI untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah itu sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.