Surabaya Tunggu Arahan Pemerintah Pusat untuk Memulai Program MBG

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional telah melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Senin (6/1/2025).

Dari jumlah itu, sebanyak 32 SPPG berada di Jawa Timur. Kota Surabaya sendiri masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program MBG.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan bahwa saat ini, belum ada kabar terbaru soal pelaksanaan MBG di Surabaya.

“Juknis belum turun. Pemerintah Kota (Pemkot) masih terus berkoordinasi,” ujar Bahtiyar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/1/2024).

Jika juknis sudah ada, lanjutnya, Surabaya dijadwalkan memulai program MBG pada Senin (13/1/2025) untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah di Surabaya.

Pihaknya akan koordinasi dengan seluruh SPPG di Surabaya untuk memastikan kesiapannya.

Selain juknis, DPRD Surabaya juga belum melakukan pembahasan anggaran. Anggaran yang semula direncanakan Rp 15.000 per anak dikabarkan turun menjadi Rp 10.000.

DPRD Surabaya masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya untuk mendukung program ini.

“Belum ada pembahasan APBD. Kami butuh juknis sebagai dasar untuk proses selanjutnya,” tuturnya.

DPRD Surabaya, lanjut Bahtiyar, akan mendukung program MBG, asalkan terdapat arahan yang jelas. Tanpa juknis, pelaksanaan program ini menjadi tertunda.

Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia mengaku masih menunggu juknis dari pemerintah pusat.

Pada tahap awal, program MBG akan menyasar tiga sekolah di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yasporbi, Sekolah Dasar (SD) Taqoma, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Surabaya. Saat ini, Pemkot sedang mendata jumlah siswa penerima manfaat MBG.

“Kami belum mendapatkan data yang pasti mengenai jumlah siswa penerima MBG. Karena itu, program ini akan berjalan bertahap,” ujarnya.

Libatkan UMKM lokal

Eri mengatakan, Pemkot Surabaya akan melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). lokal untuk menyediakan makanan bergizi dalam menjalankan program MBG. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu ekonomi lokal.

Senada, Bahtiyar juga mendorong keterlibatan UMKM. Ia mengajak pelaku usaha mendaftar sebagai penyedia makanan melalui tautan resmi Badan Gizi Nasional.

“Kami ingin UMKM lokal ikut terlibat. Partisipasi mereka penting untuk menyukseskan program tersebut,” jelasnya.

Bahtiyar memastikan bahwa pendaftaran penyedia makanan tidak dipungut biaya atau gratis.

Dengan target peserta 369.000 siswa di Surabaya, program MBG memerlukan perencanaan matang, terutama soal anggaran dan distribusi makanan.

“Pemberian makanan bergizi akan dilakukan bertahap sesuai arahan pusat,” tambah Bahtiyar.

Ia berharap, Pemkot Surabaya memperhatikan pemberdayaan UMKM lokal dan pemerataan distribusi makanan dalam program MBG. Jika dikelola dengan baik, Bahtiyar yakin, program MBG dapat memberi manfaat besar bagi siswa dan masyarakat.

“Kami ingin program ini berjalan lancar, melibatkan banyak pihak, dan bermanfaat untuk anak-anak,” tuturnya.