KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukan perannya dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.
Program tersebut mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Program ini bertujuan mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.
Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.
BRI akan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.
Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan, inisiatif tersebut merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.
BRI percaya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Dukungan BRI sejalan dengan visi presiden untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Handayani dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/1/2025).
BRI berkomitmen untuk memperkuat peran dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.
Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri.
Selain itu, visi tersebut juga selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.
Untuk mewujudkan Asta Cita, Erick menekankan perlunya kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.