PosIND Berhasil Salurkan Bansos Rp 15,6 Triliun kepada 4,6 Juta Keluarga Sepanjang 2024
KOMPAS.com – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND berhasil menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 15,6 triliun pada 2024.
Sepanjang 2024, PosIND berhasil menyalurkan bansos kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Angka ini mencapai 96 persen dari target yang ditetapkan.
Namun, PosIND tidak berpuasa diri terhadap pencapaian tersebut karena belum mencapai target 100 persen.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris menjelaskan, tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima yang sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia mengatakan, PosIND turut berkontribusi dengan menyediakan data tambahan, seperti foto rumah dan geotagging, untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos.
"Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos memantau kondisi rumah penerima bansos secara langsung. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data," ujar Haris dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (2/3/2025).
PosIND juga menunjukkan fleksibilitas dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau warga yang sedang sakit, guna memastikan bantuan sampai tepat sasaran.
Tantangan di wilayah 3T
Penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) menghadirkan tantangan tersendiri, terutama pada triwulan ketiga dan keempat pada 2024. Kendala yang dihadapi antara lain akses transportasi, kondisi cuaca, dan waktu penyaluran yang terbatas hanya dua minggu.
Namun, berkat kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan, termasuk otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan, PosIND berhasil mengatasi kendala tersebut.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris. "Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah (pemda) serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan," jelas Haris.
Netralitas di tengah tahun politik
Sepanjang 2024, di tengah tahun politik dengan adanya pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), PosIND tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya menyalurkan bansos.
Haris menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan program rutin yang tidak terkait dengan kepentingan politik.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemda untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Tugas kami adalah menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya," tegas Haris.
Pospay, teknologi andalan dalam distribusi bansos
PosIND juga mengadopsi teknologi digital dalam penyaluran bansos melalui aplikasi Pospay. Aplikasi ini memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone.
Sementara untuk mereka yang tidak memiliki perangkat digital, PosIND mengimplementasikan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan serta layanan USSD dan SMS bagi penerima yang hanya memiliki ponsel.
"Kami telah mempersiapkan diri untuk digitalisasi bansos dan siap mendukung pemerintah saat program digitalisasi ini diterapkan sepenuhnya," ujar Haris.
PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND berhasil menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 15,6 triliun pada 2024. Selain pendistribusian bansos, Pospay kini juga menyediakan layanan keuangan dalam lima prinsip, yakni Payment, Insurance, Credit, Investment, dan Saving (PICIS). Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan yang lebih baik dibandingkan layanan financial technology (fintech) lain.
PosIND juga merencanakan peluncuran versi baru superapp Pospay pada Maret 2025.
"Kami berharap, ini menjadi terobosan besar yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi," tambah Haris.
Arah bisnis jasa keuangan PosIND di 2025
Menghadapi tahun 2025, Pos Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui kerja sama strategis dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Hal itu bertujuan memperkuat ekosistem logistik nasional dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
"Kami akan terus mengembangkan layanan, termasuk dalam pembiayaan UMKM dan sektor logistik, sehingga Pos Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Haris.
Terpopuler
