DPRD Surabaya Dukung Program Prioritas Utama Terkait Peningkatan Kesejahteraan

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendukung penuh program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. 

Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono usai Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Walkot Armuji menyampaikan pidato masa jabatan 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (3/3/2025). 

Adi menegaskan komitmen DPRD Surabaya untuk bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dalam memastikan implementasi program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi warga Kota Pahlawan.

“DPRD Surabaya akan terus memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan yang pro-rakyat dan mampu menjawab tantangan kota ini. Kami siap berkolaborasi untuk mewujudkan Surabaya yang lebih baik,” ujar Awi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/3/2025).

DPRD Surabaya berharap, program-program prioritas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

“Sinergi antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya dapat mempercepat pencapaian pembangunan di seluruh sektor, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan,” kata Awi.

Harapan tersebut juga diikuti dengan komitmen DPRD Surabaya untuk mengawasi jalannya program, memastikan alokasi anggaran yang tepat, serta mendengarkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. 

Dengan begitu, Surabaya dapat menjadi kota yang semakin maju, inklusif, dan nyaman bagi seluruh warga.

“Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Seluruh program harus berpihak pada rakyat. Kami akan terus memberikan dukungan penuh untuk itu,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mendorong untuk menuntaskan proyek yang sempat tertunda, termasuk penanganan banjir. 

Sebab, jika tidak diatasi dengan cepat, banjir dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan dan ekonomi warga. 

“Itu adalah salah satu multiplier effect akibat banjir, selain pergerakan atau distribusi barang. Warga yang semula bisa berjualan jadi terhalang banjir dan tak bisa berjualan. Keluhan itu harus segera diatasi, salah satunya dengan pembuatan saluran,” kata Awi. 

Awi menambahkan, program lain yang juga dinilai perlu menjadi perhatian adalah perihal pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan harus menjadi prioritas. 

“Kami akan menyerap hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan. Ke depan, sinergi yang baik antar-elemen harus terus diciptakan demi pembangunan Surabaya yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan,” paparnya.

Untuk diketahui, rapat tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dewan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Benny Sampirwanto, kepala daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).