Komitmen PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako

KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) yang kini dikenal dengan nama brand PosIND kembali menunjukkan kiprah dan perannya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) jelang Ramadhan 1446 Hijriah.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, PosIND kembali ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Sepanjang triwulan pertama 2025, PosIND mendapatkan alokasi penyaluran bansos kepada lebih dari 4,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PosIND Haris pun bersyukur lantaran pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk menyalurkan bansos Program PKH dan Program Sembako.

Untuk triwulan I 2025, penyaluran bansos dimulai jelang Ramadhan, tepatnya Jumat (21/2/2025).

“Alhamdulillah, dalam 10 hari hingga Minggu (2/3/2025), kami berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 juta KPM dengan total anggaran yang sudah disalurkan mencapai Rp 2,6 triliun,” ujar Haris dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (17/3/2025).

Haris menambahkan, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen kuat perseroan dalam mendukung program pemerintah, kendati terdapat tantangan di beberapa wilayah.

“Secara rata-rata, hasil (penyaluran bansos pada) 10 hari pertama sesuai dengan yang kami targetkan. Alhamdulillah, kami sudah bisa menyalurkan 90 persen kecuali untuk daerah Papua Barat. Sebab, kondisi daerahnya memang membuat kami terlambat,” terangnya.

Keberhasilan dan tantangan

Haris menjelaskan, Jawa menjadi pulau dengan realisasi tertinggi dalam penyaluran bantuan. Untuk provinsi, realisasi tertinggi dalam penyaluran bantuan adalah Jawa Barat (Jabar).

“Tingkat pencapaian di Jabar mencapai 98 persen karena kondisi daerahnya yang mendukung. Jabar transportasi dan sebagainya relatif lebih lancar,” ucap Haris.

Situasi berbeda justru terjadi di belahan wilayah lain, khususnya wilayah dengan topografi pegunungan dan aksesibilitas yang terbatas seperti di Papua.

“Di Papua Barat, misalnya, kondisinya memang menantang. Jadi, kondisi geografis yang sulit diakses membuat pengantarannya agak terlambat jika dibandingkan daerah lain,” kata Haris.

Strategi penyaluran yang efektif, efisien, dan transparan

Keberhasilan penyaluran bantuan sosial oleh PosIND tidak terlepas dari strategi matang yang diterapkan perseroan selama beberapa tahun belakangan.

Lewat strategi itu, PosIND sukses membuktikan keandalannya dalam konteks fund disbursement atau penyaluran/distribusi dana.

Dalam upaya mengoptimalkan penyaluran bantuan, PosIND mengelaborasi berbagai metode yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga pola utama.

Ketiga metode tersebut meliputi pembayaran langsung di Kantor Pos, distribusi/pencairan melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM) yang sering disebut penyaluran door-to-door.

Semua metode itu terbukti efektif dan efisien serta telah menjadi pakem atau ciri khas PosIND dalam mendistribusikan bansos. Dengan metode ini, PosIND mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat penerima bantuan hingga ke pelosok daerah.

Dok. PosIND Dalam upaya mengoptimalkan penyaluran bantuan, PosIND melakukannya melalui tiga strategi utama.

“Kami tetap melakukan penyaluran dengan tiga pola, yakni dibayarkan di Kantor Pos, kemudian dicairkan di komunitas, lalu diantar. Metode pengantaran diberikan khusus bagi penerima yang sakit, difabel, atau tidak dapat datang ke Kantor Pos,” jelas Haris.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, tim PosIND di lapangan terlebih dahulu melakukan pemetaan (mapping). Hal ini dilakukan untuk menentukan alokasi di setiap lokasi pembayaran, termasuk di setiap kantor.

Pemetaan mencakup wilayah penyaluran, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur yang dibutuhkan.

Haris mengungkapkan bahwa hasil pemetaan tersebut memungkinkan PosIND untuk mengetahui jumlah sumber daya yang perlu disiapkan agar penyaluran berjalan optimal.

Jika target pencairan dalam 10 hari diharapkan mencapai 90 persen, contohnya, petugas di lapangan sudah memiliki perhitungan waktu yang dibutuhkan serta jumlah KPM yang harus mereka layani. Denga begitu, distribusi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Jadi, teman-teman di lapangan yang akan mengukur. Kalau selama ini misalnya satu hari itu teman-teman sudah tahu bisa menyalurkan berapa dan targetnya berapa,” kata Haris.

Pos Giro Cash, inovasi teknologi dalam penyaluran bansos

Dalam penyaluran bantuan sosial, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data.

Aplikasi itu dirancang agar tetap beroperasi tanpa jaringan internet sehingga memungkinkan pembayaran hingga ke daerah terpencil.

Haris menjelaskan, Pos Giro Cash sangat mendukung proses pembayaran dan diperkuat dengan fitur, seperti geotagging serta dokumentasi penerima, termasuk foto rumah.

“Saat berada di lokasi tanpa jaringan, petugas tetap dapat merekam data penerima, termasuk foto rumah. Begitu perangkat kembali terhubung dengan internet, data akan terunggah secara otomatis,” ujar Haris.

Pendekatan door-to-door diterapkan untuk wilayah 3T

Pendekatan atau penyaluran secara door-to-door menjadi salah satu ciri khas PosIND dalam menyalurkan bantuan, terutama untuk penerima yang membutuhkan perhatian khusus, seperti penerima manfaat yang difabel atau berhalangan hadir dengan berbagai alasan.

“Sebenarnya, kami juga membuka ruang untuk penerima dengan kondisi tertentu. Misal, nasabah minta tolong diantarkan, itu bisa juga dilakukan asal mereka sampaikan lebih awal,” jelas Haris.

Selain untuk penyaluran kepada KPM dengan kondisi-kondisi tertentu, PosIND juga menggunakan metode atau strategi yang sama dalam menjangkau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

Agar pelaksanaan metode tersebut berjalan lancar, PosIND juga melakukan langkah yang tak kalah penting, yakni berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, TKSK, serta pendamping PKH.

Dok. PosIND PosIND kerap berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Dalam penyaluran, PosIND juga menyesuaikan metode distribusi dengan kondisi wilayah, termasuk menggunakan transportasi udara di Papua.

"Kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan penerima manfaat meskipun dalam kondisi offline. Data yang dikumpulkan akan otomatis terunggah begitu tersedia jaringan internet," ucap Haris.

Komitmen pada integritas dan jaga kepercayaan masyarakat

Dalam menjalankan amanah, PosIND selalu menjunjung tinggi integritas. Kepada seluruh karyawannya, PosIND menegaskan bahwa program penyaluran bansos merupakan amanah dari negara dan harus dijalankan dengan integritas tinggi.

"Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa bantuan ini gratis. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menampung keluhan penerima manfaat," terang Haris.

Haris memastikan, penyaluran bansos tidak ada pungutan liar atau pemotongan dana bantuan. Ia pun selalu mengingatkan seluruh karyawan PosIND untuk bisa menjaga itu demi masyarakat.

“Saya terus mengingatkan kawan-kawan untuk betul-betul punya integritas. Sebab, ini menjadi amanah yang harus bisa ditunaikan dengan baik. Jadi, saya buat sosialisasi bahwa ini tidak boleh ada potongan,” tegas Haris.

Visi digitalisasi dan masa depan

Melihat masa depan, Haris menjelaskan bahwa PosIND terus mendukung program pemerintah, termasuk rencana digitalisasi pembayaran bantuan sosial.

“Ke depan, pemerintah memang sudah melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan penyaluran ini, termasuk rencana tentang digitalisasi pembayaran bansos. Sejujurnya, PosIND sama seperti perbankan dan juga punya rekening giro,” jelasnya.

Dengan pendekatan strategis dan inovasi teknologi, PosIND terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang andal dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tertua di Indonesia, PosIND berkomitmen menjadi lokomotif dalam sektor logistik nasional.

Dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan sinergi, baik dengan pemerintah maupun masyarakat, PosIND siap membawa layanan logistik Indonesia menuju masa depan yang lebih modern dan inklusif.

Hal tersebut dilakukan demi memastikan bantuan dan pelayanan yang menjangkau setiap pelosok negeri dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab.