Hadirkan Rektor IAIS, IPDN Gelar Dies Natalis Ke-69 secara Sederhana
KOMPAS.com - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menghadirkan Rektor Institut Agama Islam Sukabumi (IAIS) Prof Dr Drs H Zainal Abidin, MAg, dalam Dies Natalis ke-69 di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Selasa (18/3/2025).
Acara tersebut dihadiri jajaran pimpinan, sivitas akademika, praja IPDN, serta turut disaksikan secara daring oleh seluruh kampus daerah IPDN.
Rektor IPDN Prof Dr Drs H Hadi Prabowo, MM, berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut mengembangkan IPDN hingga mencatatkan segudang prestasi dan reputasi baik di usia ke-69.
“Dalam usia tersebut, IPDN telah berkembang menjadi perguruan tinggi kedinasan hebat. Eksistensi IPDN sudah tidak diragukan lagi dan sudah diakui masyarakat Indonesia,” ujar Hadi dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (18/3/2025).
IPDN, lanjut Hadi, akan terus berbenah diri untuk melakukan evaluasi atas kinerja dan capaian yang belum terwujud. Ia berharap, rencana yang belum terwujud dapat menjadi motivasi dan semangat untuk terus memberikan dan mengusahakan yang terbaik.
Rektor IPDN Prof Dr Drs H Hadi Prabowo. Ia meyakini bahwa ke depan, IPDN dapat menjadi pendidikan tinggi kepamongprajaan yang unggul, professional, berintegritas, dan berdaya saing sesuai dengan visinya.
Pada kesempatan tersebut, Rektor IPDN berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama selama masa jabatannya. Ia juga berharap, proses akreditasi IPDN akan berjalan dengan lancar.
Sebagai informasi, Hadi telah menjabat sebagai Rektor IPDN selama 5 tahun. Akhir Maret 2025 akan menjadi periode terakhir dirinya menjabat sebagai Rektor IPDN.
“Seperti yang diketahui bersama, IPDN memiliki tujuh program studi yang sudah dinyatakan unggul. Ke depan, semoga IPDN akan mendapatkan status ‘unggul’,” tuturnya.
Selain Dies Natalis, IPDN juga akan meresmikan tiga gedung fakultas, yakni Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat.
Ketiga gedung fakultas tersebut merupakan bantuan alih status dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Dalam Negeri yang dimanfaatkan IPDN.
