KOMPAS.com – Wali Kota Serang Budi Rustandi menegur seluruh camat dan lurah setelah menemukan penerima manfaat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak tepat sasaran. Ia juga meminta pemutakhiran data dilakukan ulang.
Hal itu disampaikan langsung dalam rapat koordinasi pemutakhiran serta sinkronisasi data BPJS PBI dan bantuan sosial bersama para pemangku kepentingan, mulai dari camat, lurah, ketua forum RT, kader, hingga koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
“Penambahan (bantuan program BPJS PBI) ini (mencapai) Rp 4,2 miliar. Bayangin (jika angka itu) sia-sia cuma (tertera) di komputer aja, buat apa? Ke depan, kita pake manajemen saya. Tiga bulan ganti (ke manajemen baru) karena saya pengen kerja. Saya mau warga tidak mampu (bisa mendapatkan layanan program BPJS PBI) tepat sasaran,” kata Budi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/4/2025).
Budi merinci, pada 2025, terdapat peningkatan kuota BPJS PBI dari 40.000 menjadi 50.000 penerima manfaat.
”Akan (ada) penambahan 10.000 penerima manfaat. (Oleh sebab itu,) pelaksanaannya (penyaluran bantuan) harus tepat sasaran. Tolong camat dan lurah pahami hal ini,” tegas dia.
Sebelumnya, Budi mendapat laporan dari masyarakat tidak mampu yang mengalami kesulitan saat ke rumah sakit karena tidak memiliki BPJS PBI.
“Jangan sampai lagi-lagi ada (yang) telepon saya (bilang) ‘Anak saya masuk rumah sakit’. Saya tanya, ‘Ada BPJS?’, jawabnya ‘Tidak ada.’ Bahkan, (mereka) sampai disuruh pulang. Itulah (yang membuat) kami malu sebagai warga Kota Serang. Sekarang, kami punya penambahan 10.000 kuota. Tolong data sebelumnya dimutakhirkan,” papar Budi.
Pada kesempatan itu, Budi juga menegaskan kepada camat dan lurah untuk mendata sesuai nama dan alamat penerima manfaat.