Lampung Teken MoU dengan DKI Jakarta, Siap Pasok Pangan dan Adopsi Aplikasi JAKI
KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperluas pasar hasil pertanian serta peternakannya ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) strategis antara Pemprov Lampung dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Lewat kerja sama itu, kedua pemerintah daerah berupaya memperkuat sinergi pembangunan melalui transformasi digital dan penguatan ketahanan pangan.
Inisiatif tersebut sekaligus menjadi langkah konkret Pemprov Lampung dalam memperkuat peran daerahnya sebagai lumbung pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan pendapatan petani dan peternak lokal secara berkelanjutan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta bukan hanya sekadar seremoni administratif belaka.
Pasalnya, penandatanganan kerja sama itu juga menjadi tonggak awal kolaborasi dua provinsi dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang saling melengkapi.
“Lampung merupakan provinsi dengan potensi lumbung pangan nasional yang besar dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan beras (nomor lima nasional), jagung (nomor tiga nasional), singkong (nomor satu nasional), daging ayam (nomor tiga nasional), pisang (nomor satu nasional), dan nanas (nomor satu nasional),” ujar Mirza dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/4/2025).
Menurut Mirza, kerja sama tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Sebab, DKI Jakarta adalah wilayah konsumen terbesar dengan lebih dari 11 juta penduduk. Kondisi ini membuat DKI Jakarta memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah.
"Kerja sama ini potensial dan saling menguntungkan. Bayangkan, jika sistem logistik, distribusi, dan tata niaga pangan antara Lampung serta Jakarta bisa dikelola secara terintegrasi, efisien, serta digital. (Kerja sama ini) bukan hanya menyejahterakan petani dan pelaku usaha kecil di Lampung, melainkan juga menjamin pasokan pangan berkualitas dan harga terjangkau bagi warga Jakarta," terang Mirza.
Selain pada sektor pangan, tambah Mirza, kerja sama itu juga menjadi langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung.
Menurut Mirza, hal tersebut sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030, yaitu "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".
Adapun fokus utama dari visi itu adalah pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
“Salah satu fokus utama adalah adopsi aplikasi superapp JAKI (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI Jakarta yang telah terbukti efektif sebagai asisten digital bagi warga Ibu Kota. Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang jatuh-bangun, yang sudah diuji sistemnya, dan terbukti diterima warga," kata Mirza.
Mirza menambahkan, kerja sama pada pembangunan aplikasi JAKI dapat menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta per Januari 2025, aplikasi JAKI telah digunakan oleh lebih dari 6,8 juta pengguna aktif. Aplikasi ini juga mencatat lebih dari 20 juta interaksi layanan publik setiap bulannya.
Efektivitas dan jangkauan luas itulah yang mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengadopsi JAKI dalam format yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
Disambut baik
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik kerja sama dan siap berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan JAKI versi Lampung.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut, termasuk investasi langsung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta di sektor pertanian Lampung.
Pemprov Lampung dan DKI Jakarta berupaya memperkuat sinergi pembangunan melalui transformasi digital dan penguatan ketahanan pangan. "Kami tidak hanya ingin menerima produk dari Lampung. Kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai produksinya, bahkan membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis," jelas Pramono.
Belajar dari momentum mudik Lebaran 2025, Pramono menerangkan tentang pentingnya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta.
Maka dari itu, dengan membuka jalur investasi dan kerja sama langsung ke Lampung, Jakarta juga akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata.
Pramono berharap, kerja sama dengan Lampung dapat memberikan manfaat dan dampak besar kepada masyarakat.
Tak hanya itu, terlaksananya kerja sama tersebut juga diperkirakan dapat menurunkan biaya logistik antarprovinsi hingga 18 persen.
Kolaborasi itu pun diharapkan dapat meningkatkan akses pasar bagi lebih dari 120.000 petani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Lampung, meningkatkan kepuasan layanan publik melalui digitalisasi yang terstandardisasi, serta mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah Lampung.
“Kesepakatan ini menjadi bukti kolaborasi antardaerah bukan sekadar retorika, tapi instrumen nyata untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi antarwilayah. Semua untung, semua tumbuh, dan rakyat menjadi pemenangnya," terang Mirza.
