Perluas Jangkauan Layanan Publik, Pemprov Lampung Gandeng Pos Indonesia

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.(Dok. Pemprov Lampung)

Jajaran Pemprov Lampung dan Pos Indonesia saat penandatanganan kerja sama.

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjalin kemitraan strategis dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan publik di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit diakses.

Kemitraan strategis itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Kantor Pusat Pos Indonesia, Bandung, Selasa (22/4/2025).

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Lampung terhadap berbagai layanan pemerintah, mulai dari layanan Samsat hingga kesehatan melalui jaringan luas yang dimiliki Pos Indonesia hingga ke pelosok daerah.

Mirza mengatakan, pihaknya mengapresiasi pengalaman dan jaringan luas yang dimiliki Pos Indonesia.

Menurutnya, kolaborasi akan menjadi bagian penting dari upaya Pemprov Lampung dalam melayani masyarakat secara lebih efektif.

Dok. Pemprov Lampung Jajaran Pemprov Lampung dan Pos Indonesia saat penandatanganan kerja sama.

"Pos Indonesia memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Ini akan menjadi bagian penting bagi kami, bagian untuk melayani masyarakat secara lebih efektif," ujar Mirza dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Mirza menambahkan, sinergi antara Pemprov Lampung dan Pos Indonesia menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

“Selain itu, sinergi ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan,” kata Mirza.

Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI

Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi, Angkatan Darat Terbanyak

Konten Negatif di Medsos Diduga Jadi Pemicu Bali Sepi Wisatawan Domestik Jelang Nataru

Jaksa: Jurist Tan Seharusnya Tak Boleh Urus Anggaran dan Mutasi Kemendikbud

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com