KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung.
Dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (5/5/2025), Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M Firsada menyampaikan bahwa sebagai respons cepat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat proses survei dan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Rapat tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat.
"Kami harus bekerja luar biasa untuk mempercepat persyaratan dan jemput bola ke Lampung Selatan. Keputusan tergantung pada kecepatan dokumen yang kita buat," ujar M Firsada dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2025).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M Firsada. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan bahwa Pemprov Lampung dan 15 pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya memiliki semangat yang sama untuk merealisasikan program tersebut.
Pemprov Lampung mengusulkan dua lokasi strategis untuk membangun Sekolah Rakyat, yaitu Kota Baru di Lampung Selatan dan Sulusuban di Lampung Tengah.
Aswarodi menjelaskan, Kota Baru dipilih karena berdekatan dengan Taman Kehati. Lokasi ini dinilai sangat potensial karena aksesibilitas dan ketersediaan utilitas yang memadai.
Selain itu, program Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian khusus dari Gubernur Lampung. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.
"Gubernur Lampung menaruh perhatian karena Sekolah Rakyat merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo,” ujar Aswarodi.
Aswarodi menambahkan, pihaknya menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada Juli 2025. Untuk itu, Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis.