Pemprov Lampung Sukses Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Prestasi tahun ini merupakan yang ke-11 kali secara berturut-turut.

Capaian gemilang tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5/2025).

Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan Pemprov Lampung.

"Opini WTP tidak hanya milik kita, tapi juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dan perbaiki. Prestasi ini adalah cermin dari kinerja pengelola keuangan Pemprov Lampung," ujar Mirza dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Pada rapat tersebut, Mirza juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

"Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang menuju keberhasilan yang lebih besar. Pemerintah di masa depan ingin lebih baik, lebih melayani rakyat, dan ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah. Maka, salah satu wujudnya adalah kita lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas, dan transparansi," ucap Mirza.

Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono turut mengapresiasi Pemprov Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pemprov Lampung yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," jelas Budi.

Gubernur Mirza sebut Opini WTP jadi tanggung jawab besar yang harus dijaga dan perbaiki. (Dok. Pemprov Lampung)

Pencapaian dari Pemprov Lampung, tambah Budi, menandai keberhasilan mereka dalam mempertahankan opini WTP Pengecualian.

Dengan raihan Opini WTP yang konsisten, Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.

Opini WTP diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemprov Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.