Pemprov Kaltim Salurkan Gratispol dan Jospol kepada Ribuan Guru dan Penjaga Rumah Ibadah
KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyalurkan program bantuan sosial Gratis Perjalanan Religi (Gratispol) dan Jaring Pengaman Sosial untuk Pendidikan (Jospol) kepada puluhan ribu penerima manfaat.
Bantuan disalurkan secara simbolis di Plenary Hall Kompleks GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kaltim, Rabu (25/6/2025).
Program Gratispol menyasar penjaga rumah ibadah, seperti marbot masjid serta penjaga gereja, vihara, pura, dan kelenteng. Sementara, Jospol diberikan dalam bentuk insentif kepada guru di berbagai jenjang pendidikan.
Mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang masih dalam masa pemulihan setelah menunaikan ibadah haji, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa program ini merupakan komitmen Pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini adalah momen penting. Kami tidak hanya hadir sebagai pimpinan daerah, tetapi sebagai perwakilan rakyat yang pernah menjanjikan program Gratispol. Alhamdulillah, hari ini janji itu mulai kami tunaikan,” kata Seno dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/6/2025).
Sebanyak 3.187 orang menerima manfaat Gratispol. Rinciannya adalah 2.597 marbot masjid, 389 penjaga gereja Kristen, 144 penjaga gereja Katolik, 22 penjaga vihara, 19 penjaga pura, dan 16 penjaga kelenteng Konghucu.
“Mereka adalah penjaga nilai-nilai moral di masyarakat. Melalui program ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pengabdian mereka diakui dan dihargai,” ujar Seno.
Untuk program Jospol, Pemprov Kaltim menyerahkan buku rekening insentif kepada 31.545 guru dari jenjang pendidikan anak usia dini (paud) hingga pendidikan berbasis keagamaan, seperti raudhatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan pondok pesantren.
“Kami menyadari bahwa masa depan ada di tangan para guru. Karena itu, para pendidik yang mengabdi dengan tulus perlu mendapat dukungan nyata dari pemerintah,” lanjut Seno.
Selain penyaluran bantuan, kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, bupati/wali kota se-Kaltim, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agara (Kemenag) Kaltim, dan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Penandatanganan kerja sama teknis juga dilakukan antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltim, dinas pendidikan, dan Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Adapun acara itu turut dihadiri Rudy Mas’ud, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltim Syarifah Suraidah Harum, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
