KOMPAS.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025 yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (3/7/2025).
Mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”, forum strategis itu menjadi pembuka rangkaian inisiatif digitalisasi wilayah Kalimantan.
Telkom mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan penting tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting dari instansi pemerintah dan TelkomGroup, di antaranya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr Akmal Malik, MSi, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST, MTI, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, SSos, MComn, dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir Suprayitno, MA.
Kemudian, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.
Dalam sambutannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa Borneo Digital Summit menjadi bentuk nyata kolaborasi TelkomGroup dengan pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan.
“Telkom bukan hanya penggerak transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang punya kewajiban menjadi katalis perkembangan digital di Indonesia. Ini adalah tugas bersama, dan kolaborasi adalah kuncinya,” ujar Dian dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa Telkom memiliki tiga peran utama, yakni membangun infrastruktur digital, menyediakan platform digital, dan menghadirkan layanan digital.
Tanpa infrastruktur, lanjutnya, digitalisasi tidak akan berjalan. Oleh karena itu, platform dan layanan menjadi aspek pendukung yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Digitalisasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Kami berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini,” ujar Dian.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah materi strategis yang dipaparkan oleh para narasumber.
Sebagai penutup, digelar sesi focus group discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku industri, dan praktisi teknologi.
Sesi itu bertujuan merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan digitalisasi, serta menyatukan pandangan antara pembuat kebijakan dan penyedia solusi teknologi.
EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto menegaskan bahwa transformasi digital di daerah tidak bisa berjalan sendiri.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang memiliki kompetensi digital agar program SPBE dapat dijalankan secara optimal.
“Kunci dari lompatan digital yang nyata adalah optimalisasi anggaran pemerintah, strategi digital yang matang, dan pemanfaatan teknologi yang relevan,” tegasnya.
Lewat Borneo Digital Summit 2025, Telkom menegaskan posisinya sebagai penggerak digitalisasi nasional.
Dengan kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan, Telkom optimistis inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.