Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Lampaui Nasional, Sekdaprov Ikuti Arahan Mendagri dan Bappenas
KOMPAS.com – Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal I 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87 persen. Secara nasional, Provinsi Lampung berada di peringkat ke-9 dari 38 provinsi dan menjadi yang tertinggi di Sumatera.
Untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi di daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang Command Center Lt. 2, Bandar Lampung, Senin (7/7/2025). Rapat ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pada rapat tersebut, Mendagri menyampaikan tiga hal penting, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Mendagri memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87 persen pada kuartal I 2025. Angka ini menjadikan Indonesia berada pada posisi 45 dari 185 negara di dunia.
Jika dibandingkan negara maju dalam G20, posisi Indonesia berada di urutan ke-4. Di level Asia Tenggara, Indonesia juga unggul di atas Singapura, Malaysia, dan beberapa negara tetangga lain.
"Kami bangga, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 4,87 persen di tengah situasi geopolitik," tutur Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (8/7/2025).
Tito melanjutkan, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya akan diikuti dengan kemajuan di sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi daerah, mulai dari tingkat kota/kabupaten hingga provinsi.
9 langkah konkret
Pada kesempatan sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahmat Pambudi memaparkan sembilan langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertama, mendorong konsumsi rumah tangga melalui pengendalian harga bahan pokok dan perluasan lapangan kerja.
Kedua, mengakselerasi belanja pemerintah lewat percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pembangunan infrastruktur daerah.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang Command Center Lt. 2, Bandar Lampung, Senin (7/7/2025).
Ketiga, meningkatkan investasi dengan mempercepat realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Upaya ini dilakukan dengan mendorong produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal dan mempermudah perizinan usaha.
Keempat, menjaga neraca perdagangan melalui pencegahan ekspor dan impor ilegal.
Selaras dengan arahan tersebut, Kepala BPS Amalia A Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung program percepatan ekonomi daerah dengan mencatat semua aktivitas ekonomi di daerah.
Upaya tersebut dilakukan agar daerah mendapatkan gambaran ekonomi yang sebenarnya.
Sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, perlu diterjemahkan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah masing-masing melalui dukungan pemerintah daerah.
“BPS siap mendukung Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan pemerintah daerah dengan menyediakan data yang berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” tutur Amalia.
Sebagai penutup rapat, Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran menyampaikan laporan terkini mengenai progres percepatan pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia.
