RPJMD Surabaya 2025–2029 Disepakati, Fokus pada Sinkronisasi Program dan Peningkatan Layanan Publik

KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya secara resmi menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kesepakatan tersebut dicapai pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/7/2025).

Adapun RPJMD akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pahlawan selama lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan visi besar menjadikan Surabaya sebagai Kota Dunia.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, RPJMD Surabaya harus selaras dengan arah pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini mengingat, RPJMD Provinsi Jawa Timur telah disahkan dua hari sebelumnya.

“Kita harus berjalan seiring agar program-program kota bisa bersinergi dengan kebijakan provinsi ataupun pusat,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

RPJMD Surabaya 2025–2029 memprioritaskan beberapa sektor utama, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Salah satu target ambisiusnya adalah pembangunan empat sekolah dasar (SD) dan sembilan sekolah menengah pertama (SMP) hingga 2030.

Terkait hal tersebut, Bahtiyar mengingatkan Pemkot Surabaya untuk menyoroti kesinambungan antarjenjang pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) yang dinilai masih kekurangan fasilitas.

Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana membangun rumah sakit baru di wilayah selatan dan utara kota. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkot akan memanfaatkan skema pembiayaan alternatif, termasuk kemungkinan pinjaman.

Bahtiyar pun meminta Pemkot untuk membahas rencana tersebut secara rinci bersama DPRD. Selain itu, ia juga menyoroti signifikansi menjaga ruang publik dalam pembangunan fasilitas kesehatan.

“Pembangunan rumah sakit jangan sampai mengorbankan ruang publik. Ada area bermain anak-anak yang katanya akan dibangun RS. Ini harus dikaji ulang, jangan sampai mengganggu warga,” ucapnya.

Masalah banjir juga menjadi perhatian utama dalam RPJMD. Bahtiyar meminta Pemkot mengombinasikan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dengan edukasi publik.

Ia mengapresiasi inisiatif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya yang mendorong partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk melalui program insentif bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuang sampah sembarangan.

“Seluruh warga sebaiknya memiliki kesadaran. Pembangunan infrastruktur saja tidak akan cukup jika perilaku masyarakat belum berubah,” katanya.

Di sektor transportasi, RPJMD juga menyoroti pemanfaatan pembangunan jalur ganda (double track) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Bahtiyar pun memberi masukan terkait layanan moda pengumpan (feeder) seperti Wara-Wiri untuk menjangkau fasilitas umum, termasuk rumah sakit daerah seperti RSU BDH yang selama ini belum terhubung langsung dengan angkutan umum.

“RSU BDH itu rumah sakit milik kota, tapi banyak warga kesulitan menjangkaunya karena tidak ada angkutan langsung. Ini harus menjadi perhatian,” tutur Bahtiyar.

Dalam bidang ekonomi, revitalisasi pasar tradisional menjadi agenda penting dalam RPJMD. Bahtiyar mendorong upaya rebranding pasar agar lebih bersih, modern, dan menarik, bahkan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaannya.

Ia menegaskan, pasar merupakan pusat ekonomi rakyat. Menurutnya, jika pasar kotor dan semrawut, pengunjung akan enggan datang. Maka dari itu, perlu ada transformasi agar lebih modern.

Di akhir rapat paripurna, Bahtiyar menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen kota untuk bersinergi menyukseskan agenda pembangunan Surabaya.

Ia menuturkan, tanpa kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, impian menjadikan Surabaya sebagai kota global tidak akan terwujud.

“Mari satukan langkah untuk mewujudkan Surabaya yang maju, bersih, dan mendunia,” ucapnya.