DPRD Kota Surabaya Dorong Efisiensi Tata Kelola Sampah dan Pemerataan Pembangunan Kampung
KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti dua persoalan mendasar dalam tata kelola perkotaan, yakni lambannya pengelolaan sampah pasca-kerja bakti dan belum meratanya pembangunan infrastruktur di tingkat perkampungan.
Kedua isu tersebut dinilai menandai perlunya peningkatan efisiensi manajemen dan alokasi anggaran oleh pemerintah kota.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyebut bahwa banyak warga mengeluhkan tumpukan sampah serta karung sedimen hasil pengerukan saluran yang dibiarkan berhari-hari di tepi jalan.
Kondisi tersebut tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan biaya sosial berupa gangguan akses jalan dan risiko kesehatan.
“Jika armada pengangkut di Dinas Lingkungan Hidup tidak mencukupi, maka perlu koordinasi lintas instansi atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kuncinya adalah penjadwalan yang rapi agar tidak terjadi penumpukan,” ujar politisi Partai Gerindra itu dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/9/2025).
Di sisi lain, Bahtiyar juga menyoroti ketimpangan pembangunan di tingkat kampung. Menurutnya, banyak usulan masyarakat yang diajukan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tidak kunjung direalisasikan karena pergeseran anggaran.
Hal itu menimbulkan kekecewaan di tingkat RT dan RW yang merasa aspirasi warga belum mendapat respons optimal.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 1 miliar per kelurahan, ia menilai bahwa dana tersebut seharusnya digunakan secara efektif untuk kebutuhan dasar, seperti perbaikan saluran air, pavingisasi, serta proyek infrastruktur kecil yang memberi dampak langsung pada masyarakat.
“Pembangunan yang berkesinambungan antar-RT bukan hanya meningkatkan konektivitas, melainkan juga menekan risiko banjir,” jelasnya.
Selain infrastruktur, DPRD menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat menengah bawah.
Bahtiyar menilai, inisiatif di Kecamatan Gunung Anyar dapat dijadikan model replikasi di wilayah lain.
Dalam eksempatan sama, ia juga menekankan agar program Kampung Pancasila berfungsi maksimal sebagai saluran komunikasi antara Pemkot, DPRD, dan warga.
“Partisipasi masyarakat sudah tinggi, tetapi tanpa eksekusi cepat, program hanya berhenti di atas kertas. Pemerintah harus hadir memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Dengan dorongan DPRD tersebut, Pemkot Surabaya diharapkan mampu memperkuat tata kelola layanan publik dan pemerataan pembangunan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tingkat kampung.
