KOMPAS.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendesak percepatan penanganan dampak longsor di area tebing Jalan Saleh Danasasmita dan di atas Underpass Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Desakan itu disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kunjungan kerja (kunker) ke lokasi underpass Batutulis bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI, serta jajaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Rabu (17/9/2025).
Untuk diketahui, underpass Batutulis merupakan bagian dari proyek strategis nasional pembangunan double track atau rel ganda. Proyek ini telah rampung dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.
Namun, dampak longsor yang terjadi di tebing sekitar area tersebut masih menimbulkan kerawanan bagi akses masyarakat.
Oleh karena itu, Lasarus mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan longsor.
“Kami meminta solusi yang cepat agar dampaknya tidak berlanjut,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyambut baik perhatian yang diberikan oleh DPR RI. Menurutnya, keberadaan underpass Batutulis penting bagi akses masyarakat. Meskipun trase baru sudah dibangun, jalur yang akan dilintasi tetap melalui akses underpass tersebut.
"Jika tidak ditangani serius, underpass ini bisa menambah kerawanan,” katanya.
Dedie juga menekankan pentingnya kepastian mengenai kondisi lokasi dan progres penanganannya. Ia pun mengapresiasi langkah Komisi V untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik dan aman.
Dalam kunker tersebut, Lasarus juga menekankan bahwa dampak dari longsor tersebut bisa mengancam situs-situs bersejarah yang ada di sekitar Jalan Batutulis, seperti Situs Prasasti Batutulis dan Istana Batutulis, yang dulu menjadi kediaman Presiden Soekarno.
“Ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk segera ditangani. Pertama, situs-situs ini diamankan. Kemudian, fasilitas umumnya sehingga rel kereta api ini bisa berfungsi dengan baik," ujarnya.
Lasarus juga menegaskan perlunya koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk memastikan pembangunan akses baru.
“Pemerintah pusat, terutama Kemenhub dan Dirjen Perkeretaapian, bersama Kemen PU harus bekerja sama mencari titik temu solusi,” tegasnya.
Sebab, menurutnya, fasilitas tersebut berperan signifikan bagi kelancaran mobilitas masyarakat Kota Bogor yang merupakan kawasan penyangga Jakarta.
“Saya berharap, (longsor) ini bisa segera ditangani. Tadi saya lihat pergerakan tanah sudah bisa diatasi, tinggal mitigasi jalur airnya," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan agar tenaga ahli di bidang Bina Marga untuk membantu percepatan penanganan longsor di underpass Batutulis.
"Akan tetapi, pembiayaannya tetap dari Dirjen Perkeretaapian atau Kemenhub karena memang sudah ada kegiatan di sini," ujarnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan yang diberikan oleh Komisi V.
“Kami memastikan bahwa pada akhir tahun ini, studi lengkap terkait detailed engineering design (DED) sudah selesai sehingga bisa disiapkan anggarannya dan tahun depan kami bisa mulai melaksanakan penanganannya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, tim Dirjen Perkeretaapian juga meninjau langsung area longsoran di belakang Istana Batutulis dan saluran air di Jalan Saleh Danasasmita. Hal ini dilakukan untuk memastikan kajian yang lebih cermat dan penanganan yang tepat terhadap kondisi tersebut.