KOMPAS. com - Rakor yang dipimipin oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi turut dihadiri oleh 27 kepala daerah se- Jawa Barat.
"Baru saja kami melakukan rakor bersama Gubernur Jawa Barat dengan para Kepala Daerah se-Jawa Barat tentang prioritas pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan sebagai prioritas," tutur Dedie Rachim usai rakor.
Ia menambahkan, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap pemerintah kabupaten dan kota di Jabar wajib menyiapkan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan minimal 7,5 persen dari total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
"Itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, nah ini yang coba sedang kita kaji dan jalani supaya memang harapan beliau (Gubernur Jawa Barat) bisa terlaksana," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/9/2025).
Gubernur Dedi Mulyadi menuturkan, penetapan angka 7,5 persen tersebut adalah penting. Pasalnya keluhan masyarakat soal jalan rusak kerap dilayangkan kepadanya, meski status jalan tersebut berada di bawah kewenangan kabupaten dan kota.
"Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak," ungkapnya.
Menurut Dedi Mulyadi, kebijakan itu akan diperkuat dengan keputusan gubernur agar seluruh daerah memiliki komitmen yang sama.
Selain itu, Dedi Mulyadi menilai bahwa kewajiban alokasi ini akan memaksa daerah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama dibanding pos anggaran lain yang dianggap tidak bermanfaat.