Advertorial

Wali Kota Bogor Dedie Rachim Tegaskan Zero New Stunting Jadi Target Utama Kota Bogor 2025

Kompas.com - 24/09/2025, 21:05 WIB

KOMPAS.com – Wali Kota Bogor Dedie Rachim menegaskan bahwa penurunan angka stunting menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada 2025. Adapun Pemkot Bogor menargetkan dapat mencapai zero new stunting atau tidak ada penambahan kasus baru.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Kota Bogor 2025 di Ballroom Hotel Royal Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025).

Dedie menjelaskan, tantangan menurunkan stunting masih cukup besar. Pada 2024, prevalensi stunting tercatat 21,20 persen. Angka ini meningkat ketimbang 2023 yang justru sudah mengalami penurunan ke angka 18,2 persen.

“Pada 2025, tantangan menurunkan prevalensi stunting lebih besar. Target kami dari yang harus diintervensi adalah 1.588 dan kami coba turunkan menjadi 1.510 dan tidak boleh ada lagi penambahan kasus stunting,” kata Dedie dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Menurut dia, keberadaan Satuan Pendidikan Peduli Gizi (SPPG) yang sudah mencapai 32 dapur di Kota Bogor bisa menjadi garda terdepan pencegahan stunting.

“Saya optimistis dengan keberadaan SPPG di Kota Bogor. Saya sudah minta (SPPG) untuk tidak hanya menyentuh siswa-siswi di sekolah, tapi juga ibu hamil, menyusui, dan balita,” ucap Dedie.

Ia juga menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor agar upaya penurunan stunting benar-benar berdampak.

“Kalau tidak ada komunikasi, sinergi, serta kolaborasi, upaya ini tidak akan selesai. Jadi, saya minta kolaborasi ini betul-betul nyata, bukan hanya formalitas dan narasi saja,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menambahkan bahwa intervensi stunting harus berbasis kebutuhan individu sehingga tidak bisa disamaratakan.

“Dari 1.588 itu kan treatment-nya tidak semua sama, tidak semua harus diberi protein atau telur. Harus ada pola berbasis kebutuhan individu, by name by address, baik balita, ibu hamil, maupun calon pengantin baru,” ujarnya.

Jenal menilai, keberadaan relawan, donatur, dan dukungan SPPG menjadi peluang besar untuk mempercepat penurunan stunting. Namun, agar lebih efektif, perlu ada inovasi berupa sistem pemantauan berbasis aplikasi digital.

“Saya berharap ada aplikasi (yang bisa digunakan untuk memantau) sehingga donatur tahu perkembangan fisik dan gizi anak yang dibantu selama periode tertentu. Dengan begitu, ada rasa memiliki dan tanggung jawab. Perjuangannya akan lebih terasa,” katanya.

Selain pemenuhan gizi, Pemkot Bogor juga memberi perhatian serius pada isu pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor penyumbang stunting.

Jenal menjelaskan perlunya edukasi dan pembinaan bagi calon pengantin agar lebih siap secara fisik dan mental sebelum menikah.

Ia menyebut, Pemkot Bogor akan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil untuk melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga yang ditemukan kasus pernikahan dini.

“Ada banyak faktor alasan memutuskan untuk pernikahan dini. Kami akan coba datang ke rumahnya door-to-door agar tahu masalah utamanya apa. Jadi bukan hanya menghakimi, melainkan benar-benar memahami dan mencari solusi,” imbuh Jenal.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau