Pinjaman Surabaya Dikoreksi, DPRD Tegaskan Utang Jangan Goyahkan Program Rakyat

KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman senilai Rp 2,9 triliun pada 2026 akhirnya terkoreksi tajam menjadi Rp 1,5 triliun.

Langkah itu diambil setelah kalkulasi fiskal daerah menunjukkan potensi beban yang berlebihan jika utang dipaksakan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menegaskan, koreksi angka tersebut bukan sekadar teknis, melainkan keputusan politik yang menyangkut arah pembangunan kota.

Menurutnya, pemangkasan pinjaman adalah hasil konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), yang mana pemerintah kota diminta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan bayar.

“Awalnya Rp 2,9 triliun, kini turun menjadi Rp 1,5 triliun. Beberapa proyek harus ditunda, termasuk Jalan Dharma Husada dan Jembatan Kalimakmur. Itu akan kami perjuangkan kembali pada 2027,” ujar Bahtiyar dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (25/9/2025).

Meski mengecil, lanjutnya, pinjaman Rp 1,5 triliun tetap diarahkan untuk proyek infrastruktur strategis.

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan Wiyung, Diversi Gunung Sari, hingga lampu penerangan jalan umum tetap menjadi prioritas, selain agenda krusial penanganan genangan.

Skema pembiayaan dirancang melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 1,145 triliun serta Bank Jatim Rp 417 miliar.

Namun, DPRD Kota Surabaya menekankan bahwa setiap rupiah utang harus dikelola dengan strategi matang.

“Kami tidak ingin cicilan pinjaman mengorbankan layanan dasar rakyat. Pendidikan dan kesehatan harus tetap aman,” tegas politisi Gerindra itu.

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Pemkot Surabaya yang akan digelar pada 25 dan 29 September menjadi forum krusial. Di sana, DPRD akan menguji detail skema bunga, tenor cicilan, serta strategi pelunasan.

Bahtiyar optimistis jika Pemkot Suraya serius menggarap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), risiko fiskal bisa ditekan.

“Masih ada dua sumber PAD yang bisa dioptimalkan, yaitu pemanfaatan aset dan pajak parkir. Kalau itu dikelola serius, cicilan pinjaman bisa terbayar tanpa mengganggu program prioritas,” tandasnya.