Urus Administrasi BPJS Kesehatan di Malang Raya Kini Cukup di MPP

KOMPAS.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang Yudhi Wahyu Cahyono menyebutkan bahwa seluruh layanan administrasi BPJS Kesehatan di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu telah dialihkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP).

Langkah tersebut diambil sebagai dukungan terhadap program pemerintah dalam mengintegrasikan pelayanan publik melalui satu pintu.

Selain itu, pengalihan layanan juga menjadi wujud komitmen BPJS Kesehatan dalam memudahkan akses masyarakat sekaligus mewujudkan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Yudhi berharap, kehadiran layanan BPJS Kesehatan di MPP ketiga wilayah itu dapat mempercepat proses administrasi karena semua kebutuhan dapat diselesaikan di satu tempat.

“Dengan hadirnya layanan BPJS Kesehatan di MPP di ketiga wilayah ini, peserta JKN kini dapat mengakses kebutuhan administrasi secara lebih cepat, efisien, dan selesai di satu tempat,” ujar Yudhi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (3/10/2025).

Yudhi menjelaskan bahwa layanan administrasi kepesertaan di MPP tersedia setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00 sampai 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Jenis layanan yang dihadirkan sama seperti di kantor cabang, mulai dari administrasi kepesertaan, pemberian informasi, hingga penanganan pengaduan.

Lebih lanjut, Yudhi mengatakan, meski layanan telah terintegrasi melalui MPP, peserta yang datang ke kantor cabang tetap dapat menggunakan layanan Anjungan Mandiri JKN (AMAN JKN).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan non-tatap muka yang lebih fleksibel. Peserta dapat mengaksesnya melalui pelayanan administrasi via WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, Aplikasi Mobile JKN, ataupun BPJS Kesehatan Care Center 165.

“Kami ingin memastikan layanan BPJS Kesehatan selalu dekat dengan masyarakat, baik melalui MPP maupun kanal digital. Peserta cukup memilih cara yang paling mudah bagi mereka karena di mana pun akses dilakukan, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Yudhi.

Yudhi menambahkan, kehadiran MPP Merdeka Kota Malang semakin memudahkan peserta JKN dalam mengurus kebutuhan administrasi lintas instansi.

Cukup dengan satu kunjungan di bawah satu atap, berbagai layanan dapat diselesaikan lebih cepat, praktis, dan transparan tanpa harus menunggu berhari-hari.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan.

Menurut Arif, pengalihan layanan oleh BPJS Kesehatan semakin memudahkan peserta karena lokasi MPP Merdeka Kota Malang berada di pusat kota atau titik nol sehingga mudah dijangkau.

“Kami menyambut baik pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Malang yang dilakukan secara penuh di MPP Merdeka Kota Malang. Tentunya, kami berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terang Arif.

Dengan keikutsertaan BPJS Kesehatan di MPP Merdeka Kota Malang, Arif berharap, masyarakat semakin terbantu dalam mengakses layanan secara cepat dan angka kepuasan terhadap pelayanan publik di Kota Malang semakin meningkat.

Sementara itu, salah satu peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Khoiriyah, mengakui bahwa ia lebih senang mengakses layanan kepesertaan JKN melalui MPP Merdeka Kota Malang.

Menurutnya, selain pelayanan yang diberikan sangat cepat, keterlibatan BPJS Kesehatan di MPP juga dinilai sangat strategis sehingga bisa mengurus administrasi lainnya hanya di satu tempat tanpa berpindah kantor.

“Kalau saya lebih setuju pelayanan BPJS Kesehatan dialihkan ke MPP Kota Malang karena letaknya yang strategis. Selain itu, banyak pelayanan dari dinas lain juga. Jadi, kalau membutuhkan pelayanan lainnya bisa mengurus sekalian tanpa harus pindah-pindah lokasi kantor," ucap Khoiriyah.

Khoiriyah berharap, layanan di MPP bisa semakin dikenal luas oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan fasilitas digital seperti Aplikasi Mobile JKN.

“Agar lebih dikenal, menurut saya edukasi dan pendampingan secara langsung sangat penting agar semua peserta JKN dapat merasakan kemudahan layanan secara maksimal,” katanya.