Wali Kota Bogor Dorong Solusi Alternatif Lahan untuk Program 1 Juta Rumah di Jabar

KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengikuti rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Permukiman dan Direktorat Peningkatan Perumahan Perkotaan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Rapat yang membahas program perumahan itu berlangsung di Kantor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar, Bandung, Kamis (2/10/2025).

Selain Dedie, kegiatan tersebut juga diikuti oleh sembilan pemerintah kota di Jabar. Mereka hadir dalam rangka mendukung sinergi program satu juta rumah perkotaan yang tengah digagas di provinsi tersebut.

Rakor sinergi turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat Indra Maha yang mewakili Gubernur Jabar.

Tidak hanya pemerintah daerah, sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan, instansi, lembaga, yayasan, asosiasi dan himpunan perumahan, hingga kalangan pengusaha turut hadir dalam rapat tersebut.

Unsur pendukung data dan perencanaan pun turut berpartisipasi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Disperkim, serta Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah dari sembilan kota di Jawa Barat.

Melalui pertemuan tersebut, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berupaya menyatukan langkah sebagai bagian dari orkestrasi percepatan sekaligus penyusunan strategi bersama.

Fokus pembahasan sendiri diarahkan pada langkah konkret serta identifikasi berbagai masalah dengan tujuan memperkuat komitmen untuk mewujudkan program perumahan tersebut.

“Jadi, yang dibahas itu kesiapan masing-masing daerah dalam program satu juta rumah di Jabar dan kendala apa saja yang dihadapi. Kemudian, bagaimana langkah yang akan diambil, termasuk mengoordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Dedie dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/10/2025).

Sebagai informasi, hampir seluruh kota di Jabar saat ini menghadapi kendala keterbatasan lahan untuk mengakses Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program pemerintah itu hadir untuk memberikan dukungan likuiditas bagi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak.

“Itu yang kemudian dicarikan pemecahan masalahnya. Apakah memungkinkan aset daerah diikutsertakan atau ada alternatif lain seperti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (BLBI DJKN) Kementerian Keuangan, atau bisa juga hak guna usaha (HGU). Utamanya, yang sudah tidak lagi dilakukan langkah pembangunan. Jadi, alternatif itu yang kami usulkan dari Kota Bogor,” kata Dedie.

Selain Bogor, kota-kota di Jabar lain juga mengusulkan inovasi melalui ide kreatif pengembangan bangunan yang sudah ada.

Salah satu usulannya adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah dengan mengombinasikan fungsi pasar dan rumah susun.

“Jadi, banyak hal yang dicari alternatif jalan atas ketersediaan lahan agar pemenuhan perumahan permukiman ini bisa cepat terealisasi seperti yang diharapkan oleh semua,” ucap Dedie.

Sementara itu, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Noviza Temenggung menyampaikan bahwa saat ini ada berbagai strategi terkait sektor perumahan agar capaian program 1 juta rumah bisa terwujud.

Program tersebut di antaranya adalah optimalisasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), skema segmentasi program pembiayaan, optimalisasi lahan, dan sebagainya.

Saat ini, Kementerian PKP juga sudah melakukan optimalisasi lahan melalui pendataan lahan milik negara, baik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanah sitaan, aset eks BLBI, maupun sitaan Jaksa Agung guna melakukan upaya peningkatan hunian kawasan.

Terkait usul Wali Kota Bogor untuk memaksimalkan lahan-lahan milik DJKN Kemenkeu, BLBI, Noviza menyampaikan Kementerian PKP sudah melakukan pembahasan dan koordinasi.

"Itu sudah pernah kami sampaikan dengan pembahasan khusus antara direktur lahan berkoordinasi dengan ATR/BPN. Sebab, memang kolaborasi sudah dilakukan dan sedang dicari jalan tengahnya agar tidak berbenturan dengan aturan di masing-masing instansi terkait pemanfaatan lahan," terang Noviza.

Selanjutnya, tambah Noviza, hasil rapat koordinasi akan dilaporkan untuk juga dibahas di tingkat pusat.

Ia berharap, dengan rapat koordinasi ini program yang ada bisa berjalan optimal.

Noviza pun meminta kepada BPS di regional ataupun daerah untuk melakukan pendataan secara tepat sasaran terkait data kepemilikan rumah.

"Dengan usulan ini (usul sembilan kota di Jabar), maka akan semakin jelas prioritas peruntukannya serta jumlah pasti kebutuhanya," ujarnya.