Pemkab Tegal Integrasikan Program Pengentasan Kemiskinan lewat Gerakan Warteg

KOMPAS.com - Sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal melakukan sejumlah intervensi program untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di kisaran 0,73 persen atau 10.555 jiwa. Secara kolektif, intervensi program tersebut disatukan melalui Gerakan Warteg.

Hal itu terungkap saat peluncuran Gerakan Warteg atau Wujudkan Kolaborasi CSR dan TKPKD Entaskan Garis Kemiskinan pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD Kabupaten Tegal di Gedung Dadali, Rabu (1/10/2025).

Selain secara konsisten menjalankan program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, hingga pemberian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin, Pemkab Tegal telah merehabilitas 10.157 rumah tidak layak huni (RTLH) sejak 2016 dengan indeks stimulan bantuan Rp 20 juta per rumah, termasuk di desa-desa yang menjadi lokus program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Setidaknya, ada 26 desa yang menjadi lokus prioritas penanggulangan kemiskinan yang tersebar di lima kecamatan, Pada 2025, sebanyak 830 RTLH milik warga miskin akan selesai dipugar.

Tidak hanya itu, pada pertengahan tahun ini, Pemkab Tegal juga menggelontorkan dana beasiswa penuh hingga lulus kuliah bagi 287 mahasiswa baru peserta program Satu Desa Satu Sarjana (Sadesa) lewat pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal selama empat tahun ke depan.

Pemkab Tegal juga bekerja sama dengan Universitas Harkat Negeri Tegal untuk menambah kuota beasiswa hingga 100 orang lebih dari keluarga tidak mampu untuk mendanai biaya pendidikan hingga lulus sarjana di kampus milik mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Program beasiswa Sadesa merupakan wujud komitmen Pemkab Tegal meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Program ini diharapkan ikut memutus rantai kemiskinan ke depan.

Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid sekaligus Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tegal mengatakan, gerakan kolektif Warteg diharapkan bisa menjadi terobosan intervensi program guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem dengan melibatkan lebih banyak pihak lewat kemitraan pentaheliks.

Gerakan Warteg mengintegrasikan peran pemerintah daerah, perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR, Baznas, dan lembaga zakat dan infak lainnya, seperti LazisNU, LazisMU, serta seluruh elemen masyarakat peduli.

“Selama ini, intervensi penanganan kemiskinan sering kali terfragmentasi karena perbedaan indikator antarlembaga. Melalui Warteg, kami menyatukan peta, sasaran, dan ukuran keberhasilan agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujar Kholid dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/10/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Tegal berkurang dari 7,30 persen pada 2023 menjadi 6,81 persen pada 2024.

Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Hal ini menandakan penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di antara mereka juga semakin besar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud menjelaskan Gerakan Warteg akan menjadi pusat kolaborasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan basis data yang terintegrasi, distribusi bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan efektif.

“Kami ingin memastikan tidak ada penerima ganda, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Dengan (Gerakan) Warteg, semua langkah bisa terarah melalui peran TKPKD,” ujar Amir.