KDM: Gerakan Rereongan Poe Ibu Bersifat Sukarela
KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) adalah gerakan partisipatif berbasis gotong royong, yang berlandaskan nilai kearifan lokal silih asah, silih asih, silih asuh.
KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—menekankan bahwa tidak ada kebijakan gubernur untuk mengumpulkan uang Rp 1.000, baik dari masyarakat, termasuk pelajar, dan pekerja, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tidak ada kebijakan seperti itu. Yang ada hanyalah ajakan untuk seluruh jajaran pemerintah, mulai RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, hingga wali kota, agar bersama-sama membangun solidaritas sosial,” tulis KDM melalui akun media sosialnya, @dedimulyadi71.
Menurut KDM, masih banyak warga menghadapi kesulitan biaya transportasi atau akomodasi saat berobat ke rumah sakit, meskipun layanan kesehatan gratis.
“Ada yang tidak punya ongkos ke rumah sakit, tidak punya biaya menunggu keluarga yang dirawat, bahkan kesulitan bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/10/2025).
Untuk mengatasi masalah sosial tersebut, KDM mengusulkan agar setiap RT memiliki bendahara atau pengelola dana yang dipercaya warga.
Dana sukarela sebesar Rp 1.000 per hari dapat ditampung di kotak yang disediakan di depan rumah masing-masing, mirip tradisi beas jimpitan.
“Jika ada warga sakit dan tidak punya biaya, bendahara bisa membantu, dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Grup WhatsApp RW dan RT memudahkan koordinasi,” jelas KDM.
Selain itu, KDM juga mengimbau bupati dan wali kota agar ASN di wilayahnya aktif melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Jika setiap hari di rumah dinas ada yang mengadu, mereka bisa langsung dilayani. Anak yang tidak punya sepatu ke sekolah juga bisa dibantu,” tambahnya.
KDM menegaskan bahwa dana Poe Ibu tidak akan dikolektifkan atau digunakan oleh gubernur.
“Dana operasional gubernur hanya untuk pelayanan rakyat. Untuk layanan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, bendahara yang ditunjuk Sekretaris Daerah yang mengelolanya. Tidak ada kaitan dengan APBD ataupun APBN,” tegasnya.
Gerakan Poe Ibu sebenarnya sudah lama hidup di masyarakat Jawa Barat. KDM berharap daerah yang sudah menerapkan dapat terus mengoptimalkan layanan, sementara wilayah lain bisa mencontoh.
“Gerakan ini bukan kewajiban, hanya ajakan. Hari ini kita menolong sesama, besok mungkin kita yang membutuhkan bantuan,” tandasnya.
